Ideas

Anggota DPR banyak tak lapor harta kekayaan, ini kata sang Ketua

REPORTED BY: Insan Praditya

Anggota DPR banyak tak lapor harta kekayaan, ini kata sang Ketua Ketua DPR RI Bambang Soesatyo

Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo mengatakan DPR  menduga anggotanya banyak yang belum melaporkan harta kekayaan, karena masih pada awal tahun. Ketua DPR mengatakan bahwa lembaganya sudah membuka kantor perwakilan sekretariat untuk membantu setiap anggota memperbaiki Laporan Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

"Kalau tahun ini belum untuk pelaporan, mungkin karena baru awal tahun. Kita sendiri sudah buka kantor perwakilan sekretariat untuk membantu anggota DPR untuk memperbaiki LHKPN-nya setiap tahun," kata Bambang saat ditemui wartawan di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (15/01/2019).

Bambang mengatakan beberapa anggota biasanya mengikuti aturan Undang-undang Pelaporan LHKPN, yang biasanya dilaporkan pada awal dan akhir masa jabatan. Ia mengatakan pengisian LHKPN online harusnya memudahkan anggota DPR.

"Nah sekarang pelaporannya sudah elektronik, sudah online, maka sebetulnya anggota bisa meluangkan waktu beberapa menit melalui kantor perwakilan KPK karena hanya memperbaiki saja, nggak rumit," ujarnya.

Bambang mengatakan sedikitnya anggota yang melaporkan harta kekayaan, mungkin sedang kejar target tugas-tugas di DPR. Sebagai pimpinan DPR, Ia mengingatkan anggotanya untuk melaporkan harta kekayaannya.

"Kasihlah waktu untuk selesai reses tahun baru untuk kejar target legislasi, kerja kerja DPR. Tugas kita adalah mengingatkan kepada kawan-kawan untuk perbaiki laporan, termasuk kepada anggota yang merasa tidak ada perubahan dalam asetnya. Mungkin beberapa orang merasa dalam setahun tidak ada penambahan aset," pungkasnya.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis tingkat kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) DPR. LHKPN DPR hanya 21,42 persen dari total 536 orang yang wajib lapor atau hanya 114 orang, artinya masih ada 422 anggota DPR yang belum melaporkan kekayaannya.

Padahal untuk memudahkan anggota DPR melaporkan harta kekayaannya, KPK sudah menyediakan sistem online. Namun, saat sistem manual berubah menjadi sistem online, tingkat kepatuhan DPR untuk melaporkan LHKPN menjadi rendah.

Kendalikan hama dan penyakit secara alami dengan Tumpang Sari
Kendalikan hama dan penyakit secara alami dengan Tumpang Sari
TKN sebut Ma'ruf Amin akan pakai ayat Alquran di debat ketiga
 Jelang debat ketiga, Ma'ruf Amin dapat masukan dari asosiasi profesi
Kubu Prabowo tepis tudingan politisasi munajat 212
Demokrat minta Jokowi buka dokumen dengan bos Freeport
Ma'ruf Amin bakal ikut dampingi Jokowi
PWJ desak polisi tangkap anggota FPI penganiaya wartawan
Bela Enembe, pendukung aksi tari adat di KPK
AJI kecam tindakan brutal FPI terhadap wartawan
TKN: Pidato Jokowi bukan untuk tandingi Prabowo
Bansos PKH upaya Jokowi kembangkan ekonomi digital
Anak sarapan bernutrisi  memiliki nilai akademis empat kali lebih tinggi
Jokowi akan gelar pidato di Konvensi Rakyat
Kubu Jokowi: Munajat 212 bagian dari politisasi agama
Fetching news ...