Perempuan harus kompak tolak kawin siri

REPORTED BY: Dhuha Hadiansyah

Perempuan harus kompak tolak kawin siri

Praktik perkawinan siri hingga kini masih banyak terjadi. Beberapa sosok terkenal pun menjadi pelaku jenis perkawinan ini. Sebagian berujung pada perceraian ketika perkawinan yang dilakukan di bawah kolong itu terungkap oleh istri pertama.

Perkawinan siri atau yang dikenal dengan berbagai istilah lain seperti ‘kawin bawah tangan’, ‘kawin siri’ atau ‘nikah siri’, adalah perkawinan yang dilakukan berdasarkan aturan agama atau adat istiadat dan tidak dicatatkan di kantor pegawai pencatat nikah (KUA bagi yang beragama Islam, Kantor Catatan Sipil bagi non-Islam).

Nikah siri dalam budaya kita kerap terjadi pada dua situasi. Pertama, nikah siri dilakukan oleh sepasang calon pengantin sebelum pernikahan secara resmi digelar. Meskipun berstatus menikah, ada kesepakatan tak tertulis bahwa mereka tidak boleh melakukan hubungan seksual. Nikah siri seperti ini banyak dilakukan dengan maksud supaya sepasang muda-mudi yang sudah bertunangan dapat secara halal jika harus jalan berdua, misalnya. Masyarakat Betawi atau sebagian suku Sunda sering menikahkan siri anak mereka saat prosesi lamaran.

Situasi kedua adalah nikah siri yang dilakukan pria beristri untuk menghindari perseteruan dengan istri pertama atau sebab lain. Nikah jenis ini yang akan menjadi fokus bahasan kita. Dalam pernikahan ini, fungsi-fungsi keluarga rentan tidak terpenuhi karena salah satu pihak (terutama suami) tidak secara utuh berniat berkeluarga. Motif pihak lelaki biasanya seks, sedangkan perempuan lebih kepada motif ekonomi.

Seorang perempuan pelaku kawin siri berkisah bahwa lebih baik bagi dirinya untuk kawin siri ketimbang melacur. Pasalnya, dari perkawinan siri dengan seorang pria beristri, dia mendapat apartemen dan mobil, serta tunjangan bulanan. Tidak ada masalah bagi dirinya untuk hanya dikunjungi oleh suami seminggu sekali atau di kesempatan yang dicuri-curi.

Akan tetapi, fungsi pernikahan dan keluarga tidak dapat dikerdilkan dengan cara membandingkannya dengan pelacuran. Menikah dan berkeluarga adalah sebuah niat untuk melakukan tugas reproduksi, sosial, pendidikan, perlindungan, pemberian nama dan status, pertukaran sumber daya, kontrol perilaku dan seksual, dukungan emosi dan ekonomi, serta tugas-tugas alamiah lainnya. Tugas-tugas seperti ini pastinya sulit terpenuhi dalam status pernikahan siri.

Dalam penelitian berjudul “Status Anak dan Perempuan dalam Perkawinan Siri: Kajian Ketahanan Keluarga dan Human Security”, Widodo Setio Pamuji menyimpulkan bahwa pernikahan siri sangat mengancam keamanan insani ‘human security.” Widodo mengambil konsep keamanan insani dari Human Development Report pada Program Pembangunan PBB tahun 1994 yang meliputi: 1) kemanan ekonomi; 2) kemanan makanan; 3) kemanan kesehatan; 4) keamanan lingkungan; 5) keamanan pribadi; 6) keamanan sebagai anggota masyarakat; 7) keamanan politik.

Penelitian yang dimuat di Jurnal Perempuan (Februari 2016) itu menyimpulkan bahwa sektor yang paling terancam akibat perkawinan siri adalah keamanan ekonomi dan makanan. Perkawinan siri yang pada mulanya dimaksudkan untuk meningkatkan level ekonomi pada kenyataannya lebih banyak menimbulkan kemiskinan baru. Hal ini terjadi pada dua kondisi, yaitu penelantaran setelah dicerai secara sepihak. Kedua, akibat suami ketahuan menikah siri, istri pertama menggugat cerai, dan selanjutnya diikuti oleh berantakannya struktur ekonomi dalam keluarga tersebut.

Di samping itu, anak hasil nikah siri juga terancam tidak memiliki hak waris dari ayahnya. Hal ini karena sang ayah kerap melakukan penyangkalan dan keluarga dari ibu tirinya pun demikian. Anak-anak hasil pernikahan siri sering tidak dapat mencantumkan nama ayah mereka dalam akta kelahiran. Hal ini memiliki implikasi lanjutan seperti kesulitan mengakses asuransi kesehatan yang berakibat keamanan kesehatannya ‘health security’ pun terancam.

Perempuan dalam status istri siri juga terancam dari sisi keamanan pribadi ‘personal security’. Menikah siri dengan suami orang sering mengakibatkan perempuan menerima teror, baik dari masyarakat atau keluarga istri pertama. Selain itu, potensi lain adalah penelantaran oleh suami ketika ekonominya merosot, tidak terpenuhi hak seksual karena pembagian waktu yang tidak adil, serta ancaman kekerasan lainnya.

Selanjutnya, yang terancam adalah keamanan sebagai anggota masyarakat ‘community security’.  Manusia membutuhkan lingkungan yang sehat untuk hidup, tak hanya sehat secara biologis tetapi spiritual dan mental. Pernikahan siri sering memberikan tekanan psikis kepada pihak perempuan dan anak yang dihasilkan. Harga diri yang rendah, terutama pada anak, kerap mengarahkan mereka untuk terlibat dalam kenakalan, kecanduan, pernikahan dini hingga trafiking.

Perkawinan adalah hak setiap orang, tetapi perempuan yang dikawin siri sering mengalami kesulitan di kemudian hari. Dalam tradisi Islam, misalnya, seorang perempuan tetap berstatus istri sampai ada talak dari suami atau putusan pengadilan karena gugatan istri. Ketika pernikahan tidak melibatkan pengadilan, ke mana dia hendak mengadu? Jika tak ada pengadilan yang mau mengurus, apakah dia harus selamanya berstatus istri akibat tidak ditalak oleh suami namun juga tidak dinafkahi? Ketika bercerai pun, istri siri biasanya tak mendapat sepeser pun dari harta gono-gini.

Oleh sebab itu, pernikahan siri sejatinya lebih banyak membawa mudarat bagi perempuan. Belum lagi jika kita bicara kewajiban menjaga perasaan orang lain. Bagaimana perempuan yang kabarnya berperasaan halus bisa secara sembunyi-sembunyi menyayat perasaan saudari sejenisnya.

Jika menggunakan perspektif keadilan jender, setiap perempuan seharusnya bisa kompak untuk menampik nikah siri karena sejatinya pernikahan jenis ini hanya dilakukan untuk mendiskriminasi perempuan, terutama secara seksual.

Dua amalan utama di bulan Muharam
Menjadikan Indonesia kiblat maritim dunia
4 golongan yang dicintai Allah
Menyatukan Soksi Golkar dengan Munas
Sektor ini raup Rp1.500 triliun per tahun, Anda tertarik?
Fetching news ...