Teroris penyandera 1300 warga Papua harus ditumpas

REPORTED BY: Dhuha Hadiansyah

Teroris penyandera 1300 warga Papua harus ditumpas

Anggota Komisi I DPR RI Sukamta menyatakan penyanderaan warga sipil dan penyerangan terhadap aparat keamanan belakangan ini sudah tergolong tindakan terorisme, bukan kriminal biasa. Mereka melakukan penyanderaan warga sipil yang mengakibatkan munculnya rasa takut. Sehingga hal ini negara harus segera hadir dalam menumpas teroris tersebut agar tidak ada korban lagi.

“Selain itu mereka juga menyerang aparat keamanan. Ini jelas tindakan melawan negara. TNI harus maksimal melakukan penumpasan terhadap para teroris ini secara cepat dan cermat. Jangan sampai jatuh korban sipil lagi,” ujar Sukamta di Jakarta, Jumat (17/11/2017), menanggapi penyanderaan terhadap 1300 warga Tembaga Pura, Papua.

Politisi PKS ini juga mendesak supaya pemerintah secara tegas menaikkan status para pelaku kejahatan tersebut sebagai teroris. Pemerintah harus merespons dengan tegas dan cepat terhadap beberapa kasus belakangan ini yang dianggap mengancam keamanan bahkan pertahanan negara.

“Maka pemerintah harus konsisten juga di sini untuk menindak para teroris di Papua ini yang secara sangat jelas telah memperlihatkan perlawanan terhadap simbol negara yaitu aparat keamanan. Apalagi ini juga menyangkut nyawa ribuan warga sipil,” tegasnya.

Hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Terorisme Pasal 6 yang berbunyi bahwa setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Ia menginginkan supaya kasus kejahatan terorisme di Papua tidak berkembang ke daerah lain. Hal ini harus segera dituntaskan supaya tidak berlarut-larut persoalannya. “Jangan sampai kejahatan terorisme di Papua ini berkembang dan berdampak lebih luas, karenanya harus ditumpas secepat mungkin sampai ke akar-akarnya,” tutup Sukamta. 

Hal senada diungkapkan sebelumnya oleh Wakil Ketua Komisi I DPR RI Meutia Viada Hafid. Aparat diminta tidak takut mengambil tindakan, termasuk operasi militer.

“Ada warga negara kita yang kabarnya tersandera, ini memang harus ditangani secara cepat. Silahkan apapun yang perlu dilakukan untuk warga negara kita. Kalau perlu operasi militer ya silakan, prinsipnya kedepankan profesionalitas,” tegas Meutya usai Rapat Paripurna DPR RI di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (15/11/2017).

Menurut politisi F-PG itu, masalah di Tembagapura itu juga sudah mengandung unsur kemanusiaan. Untuk itu, Meutya mengusulkan untuk diusut tuntas supaya terkuak fakta aktor yang terlibat. Ia pun pun menyerahkan dalam bentuk apapun penangananya, baik dalam bentuk Tim Pencari Fakta (TPF) atau tim investigasi, asalkan kasusnya dapat selesai.

“Bentuknya mau TPF, mau investigasi dan lainnya, terserah. Jangan ketakutan kita terhadap mereka membuat kita tidak melakukan apa-apa juga. Karena takut dibilang pelanggaran HAM kemudian kita biarkan warga negara kita disandera,” tegas politisi asal dapil Sumatera itu.

Respons pemerintah

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengatakan pemerintah menginginkan penanganan kasus penyanderaan 1.300 orang di sekitar Kampung Kimberly dan Banti Distrik Tembagapura, yang berdekatan dengan lokasi tambang Freeport itu diselesaikan secara damai. “Jangan menyerang, tuduh-menuduh, dan timbulkan konflik lain. Selesaikan dengan musyawarah,” ujarnya di Istana Presiden, Kamis, 9 November 2017.

Kelompok bersenjata diduga dari teroris separatis Papua telah menyandera warga sejak Senin (06/11). Para penduduk tidak boleh keluar dari desanya namun tetap boleh beraktivitas. Meski bisa berkegiatan, santer beredar kabar penduduk mengalami intimidasi.

Untuk menyelesaikan masalah penyanderaan dengan cara damai ini, ujar Wiranto, ia sudah memerintahkan polisi dan Tentara Nasional Indonesia untuk lebih dulu memantau situasi, karena tidak ingin situasi semakin parah. Selain itu, ucap dia, polisi dan TNI akan mencoba menyadarkan kelompok bersenjata bahwa penyanderaan merupakan pelanggaran hukum.

Papua memang rawan konflik. Pada 21 Oktober lalu, misalnya, dua anggota Brimob Kepolisian Daerah Papua luka-luka setelah menjadi sasaran penembakan oleh kelompok separatis di Gunung Sangker Kali Bua, Tembagapura, Papua. Penembakan juga terjadi di area MP66 PT Freeport Indonesia, Tembagapura, pada akhir Oktober 2017. Selain itu, tingkat kerawanan konflik Papua meningkat karena menjelang pemilihan kepala daerah.

Sementara itu, Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian menuturkan penyandera merupakan gerombolan lama di Papua. Tito mengatakan, saat ia masih menjabat Kepala Kepolisian Daerah Papua pada 2012, kelompok ini sudah ada dan melakukan kegiatan penambangan emas liar. Kelompok ini, kata Tito, berbaur dengan warga setempat di kawasan Tembagapura, yang dekat dengan pertambangan PT Freeport Indonesia. “Dalam dua pekan terakhir, kelompok ini menyerang polisi, ada yang tertembak dan menjadi korban,” ujarnya.

Menurut Tito, anggota kelompok ini, termasuk yang menyandera masyarakat di Desa Kimbely dan Desa Banti, tidak banyak. Jumlahnya, menurut dia, sekitar 25 orang dan hanya punya senjata api sekitar 10 pucuk. Mereka menggunakan metode tembak dan lari serta menjadikan sandera sebagai tameng jika ada petugas yang mengejarnya.

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengatakan ada tim gabungan antara Polri dan TNI untuk menangani masalah penyanderaan di Papua. Dalam pelaksanaannya, dia melanjutkan, TNI akan melakukan pengintaian karena banyak warga masyarakat yang disandera. Menurut Gatot, prioritas utama adalah mengamankan masyarakat yang disandera. Namun, apabila langkah lunak tak bisa dilakukan, pihaknya akan mempertimbangkan lakukan langkah lain selanjutnya.

Pemerintah kenakan pajak barang tak berwujud tahun depan
Harapan Sri Sultan HB X ke advokat
Pinisi yang jadi warisan Unesco
Dana parpol di DKI rawan timbulkan kecemburuan
Kerjasama industri tingkatkan daya saing SMK
Fetching news ...