Penyanderaan 1300 warga Papua berakhir

REPORTED BY: Dhuha Hadiansyah

Penyanderaan 1300 warga Papua berakhir

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Polri Brigjen Pol Rikwanto mengatakan Kampung Kimbeli dan Banti, Distrik Tembagapura, Mimika, Papua, saat ini telah dikuasai oleh Satgas Gabungan TNI-Polri.

"Pada (Jumat) pagi hari pukul 09.30 WIT, Kimbeli-Banti sudah bisa dikuasai oleh satgas yang dipimpin Dansat Brimob Papua," kata Rikwanto di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (17/11/2017).

Menurut dia, saat ini Asops Kapolri Irjen Pol M Iriawan dan Kapolda Papua Irjen Pol Boy Rafli Amar telah tiba di dua kampung tersebut.

"Pukul 11.00 WIT proses evakuasi sandera berjalan sampai pukul 12.00 WIT, namun terjadi penembakan oleh pihak KKB. Proses evakuasi tetap berjalan secara bertahap," katanya.

Dari laporan yang diterimanya, Rikwanto menuturkan bahwa rombongan pertama masyarakat yang berhasil dievakuasi telah sampai di Mapolsek Tembagapura dengan selamat.

Jumlah warga yang berhasil dievakuasi oleh satgas gabungan adalah 344 warga dengan rincian dari Kampung Kimbeli sebanyak 104 laki-laki, 32 perempuan dan 14 anak-anak serta dari Kampung Longsoran sebanyak 153 laki-laki (satu di antaranya orang asli Papua), 31 perempuan dan 10 anak-anak.

Hingga saat ini polisi telah menetapkan 21 anggota KKB masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) Polda Papua. Mereka diduga terlibat dalam sejumlah aksi teror di Tembagapura, Mimika.

Berdasarkan nama DPO yang dipublikasikan oleh akun media sosial Instagram Divisi Humas Polri pada Minggu (12/11), mereka adalah Ayuk Waker, Obeth Waker, Ferry Elas, Konius Waker, Yopi Elas, dan Jack Kemong.

Kemudian Nau Waker, Sabinus Waker, Joni Botak, Abu Bakar alias Kuburan Kogoya, Tandi Kogoya, Tabuni, Ewu Magai, Guspi Waker, dan Yumando Waker alias Ando Waker.

Selanjutnya Yohanis Magai alias Bekas, Yosep Kemong, Elan Waker, Lis Tabuni, Anggau Waker, serta Gandi Waker.

Respons pemerintah terkait penyanderaan 1300 warga

Sebelumnya, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengatakan pemerintah menginginkan penanganan kasus penyanderaan 1.300 orang di desa yang berdekatan dengan lokasi tambang Freeport itu diselesaikan secara damai. “Jangan menyerang, tuduh-menuduh, dan timbulkan konflik lain. Selesaikan dengan musyawarah,” ujarnya di Istana Presiden, Kamis, 9 November 2017.

Untuk menyelesaikan masalah penyanderaan dengan cara damai ini, ujar Wiranto, ia sudah memerintahkan polisi dan Tentara Nasional Indonesia untuk lebih dulu memantau situasi, karena tidak ingin situasi semakin parah. Selain itu, ucap dia, polisi dan TNI akan mencoba menyadarkan kelompok bersenjata bahwa penyanderaan merupakan pelanggaran hukum.

Sayangnya, Wiranto enggan menjelaskan apa langkah selanjutnya setelah tahapan damai ataupun upaya menyadarkan kelompok bersenjata. Politikus Hanura ini mengatakan, cara itu tidak bisa diberitahukan kepada masyarakat. “Sudah ada konsep langkah terbaiknya, dan diberitahukan ke kepala kepolisian daerah dan Panglima Kodam,” kata Wiranto.

Papua memang rawan konflik. Pada 21 Oktober lalu, misalnya, dua anggota Brimob Kepolisian Daerah Papua luka-luka setelah menjadi sasaran penembakan oleh kelompok separatis di Gunung Sangker Kali Bua, Tembagapura, Papua. Penembakan juga terjadi di area MP66 PT Freeport Indonesia, Tembagapura, pada akhir Oktober 2017. Selain itu, tingkat kerawanan konflik Papua meningkat karena menjelang pemilihan kepala daerah.

Kelompok bersenjata telah menyandera ribuan orang di Desa Kimbely dan Desa Banti sejak Senin (06/11). Para penduduk tidak boleh keluar dari desanya namun tetap boleh beraktivitas. Meski bisa berkegiatan, santer beredar kabar penduduk mengalami intimidasi.

Sementara itu, Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian menuturkan penyandera merupakan gerombolan lama di Papua. Tito mengatakan, saat ia masih menjabat Kepala Kepolisian Daerah Papua pada 2012, kelompok ini sudah ada dan melakukan kegiatan penambangan emas liar. Kelompok ini, kata Tito, berbaur dengan warga setempat di kawasan Tembagapura, yang dekat dengan pertambangan PT Freeport Indonesia. “Dalam dua pekan terakhir, kelompok ini menyerang polisi, ada yang tertembak dan menjadi korban,” ujarnya.

Menurut Tito, anggota kelompok ini, termasuk yang menyandera masyarakat di Desa Kimbely dan Desa Banti, tidak banyak. Jumlahnya, menurut dia, sekitar 25 orang dan hanya punya senjata api sekitar 10 pucuk. Mereka menggunakan metode tembak dan lari serta menjadikan sandera sebagai tameng jika ada petugas yang mengejarnya.

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengatakan ada tim gabungan antara Polri dan TNI untuk menangani masalah penyanderaan di Papua. Dalam pelaksanaannya, dia melanjutkan, TNI akan melakukan pengintaian karena banyak warga masyarakat yang disandera. Menurut Gatot, prioritas utama adalah mengamankan masyarakat yang disandera.

Pemerintah kenakan pajak barang tak berwujud tahun depan
Harapan Sri Sultan HB X ke advokat
Pinisi yang jadi warisan Unesco
Dana parpol di DKI rawan timbulkan kecemburuan
Kerjasama industri tingkatkan daya saing SMK
Fetching news ...