Tindak tegas 55 oknum pendamping PKH

REPORTED BY: Fathor Rasi

Tindak tegas 55 oknum pendamping PKH Penyerahan bantuan oleh Mensos, Khofifah

Sebanyak 55 oknum pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) yang diketahui memiliki double job atau rangkap pekerjaan ditindak tegas oleh Kementerian Sosial. Hasilnya sebanyak enam orang mengundurkan diri dari Pendamping PKH dan 48 orang menyatakan masih tetap di PKH.

Berdasarkan investigasi tersebut ditemukan fakta di lapangan bahwa mereka bukan Aparatur Sipil Negara (ASN) melainkan pegawai honorer swasta.

"Mereka membuat surat pernyataan bermaterai dan harus memilih tetap menjadi Pendamping PKH atau mengundurkan diri. Kalau mereka memilih tetap menjadi guru, perawat atau honorer di kecamatan, maka mereka harus mengundurkan diri dari Pendamping PKH," tegas Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial Harry Hikmat di Jakarta, Kamis (7/9). 

Untuk diketahui, berdasarkan Peraturan Kementerian Sosial Republik Indonesia No. 249/LJS.JS/BLTB/07/2014 tentang Kriteria Rangkap Pekerjaan Bagi Pegawai Kontrak Pelaksana Program Keluarga Harapan (PKH) di Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota maka setiap Pendamping PKH tidak diperbolehkan rangkap pekerjaan. 

"Peraturan ini harus ditegakkan untuk menjaga profesionalisme Pendamping PKH dan kesuksesan program ini dalam pengentasan kemiskinan peserta PKH," paparnya. 

Harry menuturkan, hal ini bermula dari adanya temuan Dinas Sosial Kabupaten Sampang bahwa sebanyak 55 Pendamping PKH terindikasi rangkap pekerjaan. Di antara mereka ada yang berprofesi sebagai guru honorer, tenaga honorer kecamatan, penjaga sekolah, dan perawat di puskesmas. Mengetahui hal ini Kemensos kemudian menurunkan tim investigasi ke Sampang. 

"Tim telah melakukan klarifikasi kepada pihak-pihak yang terkait, yaitu sekolah, puskesmas, kecamatan, dinas pendidikan, dinas kesehatan dan kantor agama di Kabupaten Sampang untuk memastikan apakah 55 orang pendamping tersebut tercatat sebagai tenaga atau pegawai pada instansi tersebut," katanya. 

Setelah itu, Rabu (6/9), tim bersama Dinas Sosial Kabupaten Sampang memanggil 55 pendamping dan 11 operator PKH. Pertemuan ini dipimpin oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sampang dan dari Kementerian Sosial oleh Kepala Seksi Pemantauan dan Evaluasi Kepesertaan M Slamet Santoso dan Koordinator Sumberdaya Anang Mega Cahyo, serta Auditor Inspektorat Jenderal Asti Retno Hermiati. 

"Tim Investigasi Kemensos juga mendorong Dinas Sosial Kabupaten Sampang untuk melakukan pembinaan kepada pendamping dan operator di Kabupaten Sampang dan Kemensos juga akan memberikan bimbingan teknis secara khusus kepada seluruh pendamping dan operator PKH di Madura," kata Harry. 

Selanjutnya, melalui tim investigasi Kemensos juga akan mengklarifikasi 128 Pendamping PKH di Sampang untuk memastikan tidak ada di antara mereka yang rangkap pekerjaan. 

Penyaluran dana PKH

Bantuan Sosial Nontunai Program Keluarga Harapan (PKH) sudah mulai disalurkan. Jelang Idul Adha kemarin dana ini disalurkan di Kecamatan Binong, Subang. Warga penerima dana dari Kementrian Sosial Republik Indonesia melalui Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial tersebut diimbau jangan membelanjakannya untuk membeli sepeda motor dan rokok.

Masyarakat penerima PKH diingatkan agar menggunakan tersebutsesuai peruntukannya, yakni untuk kesehatan dan pendidikan. Bagi mereka yang menyalahgunakan dana PKH dengan membelanjakannya diluar kebutuhan pendidikan dan kesehatan akan ditindak tegas. Malahan kepesertaannya di PKH bisa dicoret.

Hal ini sesuai dengan amanat Persiden Jokowi (Presiden Joko Widodo) bahwa apabila dana PKH dibelanjakan untuk kepentingan lain seperti  rokok, pulsa dan keperluan semacamnya, maka kartu non tunainya bisa dicabut.

Dua amalan utama di bulan Muharam
Menjadikan Indonesia kiblat maritim dunia
4 golongan yang dicintai Allah
Menyatukan Soksi Golkar dengan Munas
Sektor ini raup Rp1.500 triliun per tahun, Anda tertarik?
Fetching news ...