DPR sesalkan Arab Saudi naikkan pajak jemaah Haji dan Umrah sepihak

REPORTED BY: Dhuha Hadiansyah

DPR sesalkan Arab Saudi naikkan pajak jemaah Haji dan Umrah sepihak

Ketua Komisi VIII DPR RI Ali Taher Parasong menyesalkan keputusan penetapan dan pemberlakuan PPN 5 persen atas jemaah ibadah Haji dan Umrah seluruh dunia, yang diberlakukan secara sepihak oleh Pemerintah Arab Saudi. Akan tetapi, belum menemukan rumusan untuk membatalkan kebijakan itu.

Selain itu, Ali juga menyayangkan kebijakan Pemerintah Arab Saudi tersebut yang dilakukan tanpa konsultasi atau meminta pendapat terlebih dahulu kepada negara-negara Organisasi Kerjasama Islam (OKI) yang mengirimkan jemaah ibadah Haji maupun Umrah setiap tahunnya.

“Karena pada satu sisi, pelaksanaan ibadah Haji dan Umrah itu keterkaitannya dengan ibadah, dan bukan usaha bisnis. Meskipun dalam pelaksanaannya, melibatkan proses penunjang dalam bisnis,” ucap Ali Taher di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (9/01/2018).

Politisi F-PAN itu menegaskan, dalam waktu dekat, Komisi VIII akan memutuskan agenda-agenda rapat penetapan pembentukan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), yang termasuk di dalamnya akan diagendakan mengenai masalah kenaikan PPN sebesar 5 persen itu.

“Memang kalau melihat dari definisinya, maka PPN itu terkait dengan persoalan jasa antara kegiatan-kegiatan ekonomi atau kegiatan antara bisnis produsen dan konsumen. Pertanyaannya adalah apakah jemaah Haji dan Umrah itu dianggap sebagai jemaah atau konsumen, sehingga dikenakan Pajak Pertambahan Nilai?” ujarnya.

Ali menyampaikan, Komisi VIII akan mengundang Kementerian Agama dan instansi terkait untuk membicarakan pemecahan masalah atas kenaikan PPN 5 persen itu. Persoalan ibadah Haji dan Umrah tidak bisa diukur dengan nilai uang, tetapi kepuasan jemaah yang lebih penting.

“Kalau kenaikan PPN 5 persen untuk sektor yang lain masih bisa kita pahami, tetapi kalau jemaah yang dikenakan PPN, maka inilah yang menjadi masalah. Timbul pertanyaan lainnya juga, yaitu mau melekatkan di anggaran yang mana, apakah masuk indirect cost (beban APBN) atau masuk dalam direct cost (biaya langsung), sementara masalah PPN ini adalah menyangkut beban individual,” ungkap politisi asal dapil Banten itu.

Kenaikan pajak

Pemerintah Arab Saudi memberlakukan pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 5%. PPn ini dikenakan bagi produk makanan, pakaian, barang elektronik, bensin, serta tagihan telepon, air dan listrik, dan pemesanan hotel mulai 1 Januari 2018. 

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengaku mendapat kepastian tentang kebijakan tersebut saat berkunjung ke Arab Saudi akhir Desember lalu. Dalam kesempatan itu, Menag bertemu Menteri Haji Arab Saudi Mohammad Saleh Bin Taher Banten untuk membahas dan menandatangani MoU penyelenggaraan ibadah haji 1439H/2018M.

Selain mendapatkan informasi terkait kenaikan pajak, Lukman mengaku tengah memperjuangkan perbaikan kualitas pelayanan Haji 2018 dengan Saleh.

“Kami sedang mengupayakan adanya penambahan jumlah makan yang bisa disediakan bagi jemaah selama berada di Makkah,” terang Menag setibanya di Bandara Seokarno Hatta, Cengkareng, Rabu (27/12/2017).

Selain itu, lanjut Menag, Kementerian Agama juga mengupayakan supaya proses imigrasi terhadap jemaah (sidik jari, foto diri, scan paspor, dan lainnya) bisa dilakukan di Tanah Air. Selama ini, proses imigrasi dilakukan setibanya jemaah haji di Bandara Amir Mohammad bin Abdul Aziz (AMMA) Madinah atau King Abdul Aziz Internationl Airport (KAAIA) Jeddah.

“Kami sedang mengupayakan agar proses imigrasi bisa dipindahkan di Tanah Air, agar jemaah tidak terlalu lama menunggu di kedua bandara tersebut,” ujar Menag.

Kementerian Agama juga sedang berusaha memperbaiki sistem sewa hotel di Madinah. Perbaikan sistem sewa ini dilakukan agar ada kepastian setiap jemaah tinggal di hotel-hotel di dalam wilayah Markaziyah yang berjarak tidak lebih dari 700 meter dari Masjid Nabawi.

“Kami juga mengusulkan penambahan jumlah petugas haji, khususnya tim kesehatan guna menangani jemaah sakit dan lansia,” tutur Menag.

Secara khusus, Menag Lukman juga meminta Menteri Haji Arab Saudi untuk menambah daya tampung tenda di Mina berikut sarana toiletnya.

Selain itu, Lukman juga mengusulkan adanya tambahan kuota haji bagi Indonesia. Menurut Lukman, pembahasan kuota menjadi prioritas utama dalam MoU dengan menteri Haji Kerajaan Saudi tersebut.

“Dari sisi kepentingan dan prioritas, poin paling penting dalam MoU adalah kuota jemaah haji,” ungkap Menag Lukman.

Menag menilai diperlukan penyesuaian jumlah kuota jemaah haji Indonesia, mengingat belum ada perubahan jumlah kuota dasar sebesar 211.000 jemaah. Angka ini sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan jumlah penduduk muslim Indonesia. Kuota haji 1439H setidaknya sama dengan 2017, sebesar 221.000 jemaah.

Catatan tentang kekerasan terhadap perempuan sepanjang 2017
Aturan berbelit bukan prestasi
Pemetaan daerah rawan konflik Pilkada
Kekuatan Islam harus bersatu tekan Israel
Impor beras, kanker stadium 4
Fetching news ...