Catatan kekerasan terhadap perempuan

REPORTED BY: Dhuha Hadiansyah

Catatan kekerasan terhadap perempuan

Tanggal 8 Maret diperingati sebagai Hari Perempuan Sedunia sebagai bentuk solidaritas internasional supaya perempuan di seluruh dunia terbebas dari diskriminasi dan kekerasan. Setiap tahun Komnas Perempuan memperingati hari bersejarah tersebut, yang salah satunya dengan meluncurkan Catatan Tahunan (CATAHU), yang merupakan catatan pendokumentasian berbagai kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan dan ditangani baik oleh 237 lembaga negara maupun lembaga masyarakat serta pengaduan yang langsung datang ke Komnas Perempuan.

“Dalam CATAHU 2018, terdapat temuan tren kekerasan yang berkembang sesuai konteks dari tahun-tahun sebelumnya, yaitu KDRT, femicide, poligami dan perkawinan anak,” bunyi pernyataan dari Komnas Perempuan di Jakarta, Kamis (08/03/2018).

Yang mendapat sorotan dari KDRT disertai dengan terungkapnya kasus pembunuhan perempuan (femicide) adalah pembunuhan terhadap istri. Tingginya cerai gugat oleh istri banyak disebabkan oleh situasi rumah tangga yang tidak aman, di antaranya kekerasan fisik, maraknya poligami, dan perkawinan anak di antaranya kriminalisasi terhadap perempuan yang dikawinkan karena dianggap berzina, padahal dalam data CATAHU tampak tingginya angka kekerasan seksual dalam relasi pacaran.

Temuan selanjutnya adalah kekerasan terhadap perempuan berbasis siber (cyber harrashmanet), yang muncul ke permukaan dengan massif, namun kurang dalam pelaporan dan penanganan. Dampak dari kejahatan siber ini dapat menjatuhkan hidup perempuan, menjadi korban berulang kali, dan dapat terjadi seumur hidup. Cyber harrashment adalah persoalan terbanyak kedua dari kasus kekerasan terhadap perempuan, yang berupa; pendekatan untuk memperdaya (Cyber grooming), pengiriman  teks untuk menyakiti/menakuti/mengancam/mengganggu (cyber harrashment), peretasan, konten ilegal, pelanggaran privasi, ancaman distribusi foto/video pribadi, penghinaan/pencemaran nama baik (online defamation), dan rekrutmen online.

Temuan ketiga adalah incest. Kasus incest dengan pelaku ayah kandung atau pelaku pelecehan seksual anak di bawah 5 tahun adalah pekerjaan rumah terbesar negara dan bangsa Indonesia untuk merespons situasi kekerasan yang ekstrem ini. Walaupun sudah ada penghukuman yang ditujukan untuk menjerakan publik melalui Perppu Kebiri, tetapi tidak banyak mengubah darurat kekerasan seksual yang ada. Ini menunjukkan ada diskoneksi analisis negara terhadap penyebab kekerasan seksual dengan penanganannya;

“Pelaku kekerasan seksual di ranah personal, ada tiga kategori tertinggi yaitu, pacar sebanyak 1528, ayah kandung 425,  dan paman 322,” katanya.

Selama ini perempuan masih menjadi sasaran yang disalahkan, di-bully termasuk dalam konteks perselingkuhan, poligami dan kejahatan perkawinan lainnya. Sementara itu, pelaku utama justru lolos dari penghakiman sosial.

“Selanjutnya adalah konflik sumber daya alam dan dan pemiskinan. Politik pembangunan infrastruktur yang massif, impunitas dan supremasi korporasi meminggirkan bahkan mengusir masyarakat penduduk asli atau masyarakat adat, mengundang migrasi paksa, perdagangan orang maupun kerentanan kerja-kerja domestik termasuk Pekerja Rumah Tangga (PRT). Perlawanan dianggap pembangkangan terhadap hukum dan kebijakan pusat dan daerah. Dampaknya pada perempuan adalah menambah beban pemiskinan,” katanya.

Perempuan juga menjadi korban politik populisme. Kasus ini menjadikan isu-isu krusial menjadi jalan di tempat atau bahkan kemunduran dalam penanganan isu pelanggaran HAM masa lalu, atau semakin memburuknya isu-isu HAM perempuan yang dipolitisasi atau dianggap mengganggu moral mayoritas, seperti minimnya suara mencegah persekusi pada minoritas agama, minoritas seksual, politisasi isu perzinahan yang tidak dapat dibedakan dengan kekerasan seksual.

Namun, Komnas mencatat sejumlah kemajuan dalam CATAHU 2018 ini, yaitu pengaduan kepada lembaga pengadalayanan dari unsur pemerintah seperti Kepolisian dan Rumah Sakit meningkat. Artinya lembaga tersebut dibutuhkan dan dipercaya masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan dukungan penambahan sumberdaya manusia, pelayanan dan penanganan yang cepat. Selain itu, Badan Peradilan Agama menjadi institusi negara yang sudah cukup baik melakukan reformasi pendataan, yakni terdapat kategori perceraian akibat KDRT, dan poligami sebagai penyebab perceraian.

Berangkat dari temuan dan pendokumentasian data CATAHU 2018, Komnas Perempuan memberikan rekomendasi kepada pemerintah, yaitu:

1.Kementerian Komunikasi dan Informasi—khusus untuk kekerasan terhadap perempuan berbasis cyber—perlu membangun sistem teknologi komunikasi untuk mencegah meluasnya kekerasan terhadap perempuan berbasis cyber;

2.Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak memastikan substansi dan mekanisme Undang- Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) dijalankan oleh semua pihak terutama perlindungan pada korban dan akses keadilan bagi korban serta penghukuman untuk mencegah impunitas;

3.Kepolisian R.I melakukan pendokumentasian secara nasional dan massif tentang kejahatan femisida (femicide) sebagai bentuk kejahatan klimaks dari Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) agar terpetakan penyebab, pola dan langkah-langkah pencegahannya;

4.Kementerian BAPPENAS melakukan evaluasi arah dan prioritas pembangunan untuk meminimalisir isu-isu eksploitasi sumber daya alam, pembangunan infrastruktur yang berdampak buruk terhadap perempuan, dan penggusuran yang semakin memiskinkan dan merentankan perempuan;

5.DPR RI untuk mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dengan terlebih dahulu membaca serius persoalan kekerasan seksual dengan perspektif HAM perempuan dan mengedepankan hak perempuan korban;

6.DPR RI menyegerakan ratifikasi Konvensi ILO 189 mengenai Kerja Layak PRT dalam Prolegnas Prioritas 2018.

Divonis mati, Aman pikir-pikir
Argentina di ujung tanduk dan permainan buruk Messi
Utang tembus Rp5.028 triliun, BI klaim masih sehat
Putin girang Rusia melaju ke babak knock out
Ahli nilai persepsi masyarakat terhadap rokok elektrik keliru
Risma ingatkan halalbihalal agar tak dijadikan alasan tunda pelayanan
Megawati: Bung Karno ditempatkan dalam sudut gelap sejarah
10 hal dalam RKUHP yang berpotensi lemahkan KPK
Menang di laga kedua, peluang Spanyol dan Portugal masih  bisa digagalkan Iran
Ketika negara hadir bantu korban kebakaran di suasana idul fitri
Kukuhkan dominasi di luar angkasa, Trump perintahkan bentuk pasukan antariksa
Tahun berganti dan masih punya hutang puasa Ramadhan, apa yang harus dilakukan?
Terus bertambah, korban KM Sinar Bangun hampir 200 orang
Dukun bayi Yamini baru terhenti setelah 25 tahun praktik aborsi
Berebut titipan SBY antara Gerindra dan Demokrat
Fetching news ...