Efektivitas pengentasan kemiskinan di Indonesia

REPORTED BY: Dhuha Hadiansyah

Efektivitas pengentasan kemiskinan di Indonesia

Pengentasan kemiskinan diyakini dapat tercapai dengan cepat melalui Program Keluarga Harapan (PKH). Hal itu disampaikan Anggota komisi VIII DPR RI, Samsuniang di sela-sela pembukaan kegiatan Bimbingan Pemantapan (bimtap) SDM PKH di Kota Makassar, Jumat (13/4). 

"Ini bukan isapan jempol, Bank Dunia dan BPS sudah merilis efektivitas PKH dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia," ungkap Samsu Niang.

Anggota legislatif asal Sopeng tersebut mengajak pendamping dan administrator database PKH memahami nawa cita visi misi pembangunan pemerintah.

"Minimal ada tiga hal utama yang digagas pemerintah era Jokowi yaitu infrastruktur, dana desa dan pengentasan kemiskinan," ujar legislator asal PDIP tersebut. 

Ia mengatakan pembangunan insfrastruktur dimaksudkan agar terjadi konektivitas antar wilayah yang mendukung perekonomian rakyat. "Sebentar lagi masyarakat Sulawesi akan merasakan kereta api Trans Sulawesi," tutur Samsu.

Pada era Jokowi pula digagas dana desa dengan memaksimalkan program padat karya dan pada sektor pengentasan kemiskinan, Samsuniang mengungkapkan, pemerintah melakukan akselerasi besar dengan penambahan target Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Jika tahun 2016 jumlah KPM PKH masih 3,5 keluarga, maka pada 2017 menjadi 6 juta keluarga. "Dan pada tahun 2018 ini KPM PKH telah mencapai 10 juta keluarga," ungkapnya Samsuniang.

Samsu Niang juga berpesan agar pendamping dan administrator database PKH yang direkrut kali ini mampu menunjukkan kinerja yang baik.  "Kalau kalian bekerja baik, maka komisi VIII DPR RI akan mendukung penuh upaya pemerintah memfasilitasi keperluan pekerjaan kalian," pesan Samsuniang disambut tepuk tangan peserta Bimtap. 

Hal senada disampaikan Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial Harry Hikmat. Ia mengatakan Pemerintah menjadikan Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai episentrum program-program pengentasan kemiskinan di Indonesia. Sehingga sistem penyelenggaraan PKH harus diperkuat. 

Harry mengingatkan untuk mencapai tujuan itulah keberadaan SDM Pelaksana PKH yg saat ini mencapai sekitar 40.000 orang memiliki peran yang strategis. "Tunjukkan kerja keras, jaga nama baik program dan institusi," pesan Harry.

Selain itu Harry juga mengajak para pendamping untuk bekerjasama dan saling sinergi. "Dalam upaya perubahan perilaku KPM, silakan bersinergi dengan pekerja sosial supervisor agar pelaksanaan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) dapat terjaga kualitasnya," tutur Harry.

Harry juga menantang para pendamping untuk mampu meningkatkan taraf kesejahteraan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dampingannya. "Tekadkan hati agar dalam waktu secepatnya KPM dampingan Anda segera keluar dari kemiskinan," tantang Harry disambut gemuruh 342 peserta bimtap PKH dari 23 kab/kota se Sulawesi Selatan. 

Tekan angka kemiskinan

Pogram Keluarga Harapan (PKH) dan Beras Sejahtera (Rastra) yang digulirkan pemerintah melalui Kementerian Sosial efektif menurunkan angka kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran antar penduduk (gini rasio). Melansir data Badan Pusat Statistik (BPS), hingga September 2017 jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Indonesia mencapai 26,58 juta orang (10,12 persen). Artinya jumlah tersebut berkurang sebesar 1,19 juta orang dibandingkan dengan kondisi Maret 2017 yang sebesar 27,77 juta orang (10,64 persen).

Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada Maret 2017 sebesar 7,72 persen turun menjadi 7,26 persen pada September 2017. Sementara persentase penduduk miskin di daerah perdesaan pada Maret 2017 sebesar 13,93 persen turun menjadi 13,47 persen pada September 2017.

Sementara tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia yang diukur oleh Gini Ratio, pada bulan September 2017 berada di posisi 0,391. Angka ini menurun sebesar 0,002 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2017 yang sebesar 0,393.

Langkah Kemendag amankan harga sembako saat puasa dan lebaran
TKA diistimewakan, TKI kurang terlindungi
Buktikan tak antikritik, DPR gelar lomba
TNI evakuasi guru korban perkosaan gerombolan separatis Papua
Usia minimal perkawinan dalam UU sudah tak relevan dengan zaman
Fetching news ...