DPR dan pemerintah sepakat target KPM-PKH mandiri 3 tahun

REPORTED BY: Dhuha Hadiansyah

DPR dan pemerintah sepakat target KPM-PKH mandiri 3 tahun Pejabat Kemensos serahkan bantuan

Pemerintah dan Komisi VIII DPR RI sepakat mendorong Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (KPM-PKH) bisa hidup mandiri dalam kurun waktu 3-5 tahun.

Anggota VIII DPR RI, Endang Maria Astuti mengatakan, Komisi VIII sudah sepakat dengan pemerintah dalam kurung waktu 3-5 tahun KPM PKH harus bisa lepas dari bantuan pemerintah.

Untuk itu, Komisi VIII mendukung segala upaya pemerintah guna mewujudkan hal tersebut. "Kita dukung upaya pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Oleh karenanya pemerintah harus punya target agar peserta PKH bisa mandiri dan bisa diisi oleh warga miskin lainnya," tegas Endang saat pencairan PKH kepada 750 KPM, di Kabupaten Karanganyar, hari ini, Minggu (02/12). 

Komisi VIII, dikatakan Endang telah menyetujui kenaikan anggaran program PKH menjadi 34 Triliun di Tahun 2019. "Pendekatan program PKH merupakan program yang menggunakan  pendekatan komprehensif, dan sangat efektif mengentaskan kemiskinan," ujarnya.

Target kemensos

Sementara, Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos RI Harry Hikmat mengaku telah menargetkan sebanyak 800 ribu graduasi mandiri secara nasional pada tahun 2018.

Untuk itu, kemensos telah membuat berbagai modul pelajaran dan pelatihan yang diberikan kepada pendamping sebagai bekal dalam memberikan bimbingan kepada KPM guna meningkatkan graduasi mandiri.

"Pendamping PKH juga harus memetakan KPM nya sebagai bahan pemberian penguatan materi kemandirian ekonomi. PKH sudah bukan era bansos belaka tetapi juga pemberdayaan ekonomi," jelasnya.

Harry Hikmat menambahkan bansos PKH dapat digunakan sebagai modal usaha dengan menyisihkan sebagian melalui tabungan. Oleh karena itu, KPM diharapkan sudah mulai mengubah pola pikir mengatur keuangan keluarga.

"Pemerintah sekarang ini banyak di apresiasi oleh banyak pihak karena penurunan angka kemiskinan secara Nasional sangat signifikan. Bahkan saat ini mencapai dibawah 10% yaitu sebesar 9,82%. Maka kepala daerah juga dapat menekan angka kemiskinan," terang Harry.

Harry Hikmat juga berharap bupati Karanganyar memberikan dukungan penuh upaya pemerintah dalam meningkatkan jumlah KPM graduasi mandiri di wilayahnya. 

Hal senada diucapkan Bupati Karanganyar Juliyatmono mengaku PKH mempunyai andil besar dalam menurunkan angka kemiskinan di wilayahnya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik angka kemiskinan di Kabupaten Karanganyar pada tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 12,28 %, dimana pada tahun 2016 sebanyak 12,49%. Kemudian pertumbuhan ekonomi mencapai 5,37 %.

Disisi lain, Jumlah bantuan untuk kabupaten Karanganyar mencapai 132,9 miliar rupiah pada tahun 2018. Bantuan itu terdiri dari bantuan PKH 56,7 miliar rupiah untuk 32.062 keluarga, bantuan beras sejahtera / Bantuan Pangan Non Tunai sebesar  74.97 miliar rupiah untuk 56.802 keluarga.

Kubu Jokowi klaim paling sedikit langgar aturan kampanye
Siapa pelanggar kampanye terbanyak? Ini kata Bawaslu
Bukan hanya barang, Cina juga bikin Kota Paris versi KW
3 bulan kampanye Pemilu, Bawaslu catat 192 ribu pelanggaran
\
Palestina jadi isu penting agenda diplomasi Parlemen
Penyebab korupsi menurut ahli filsafat Islam
Tanggapi #Sandiwara Uno, PAN: TKN sebaiknya fokus pada kebijakan dan program
Fahri Hamzah setuju pembentukan Pansus KTP elektronik
PDI: BPN pindah ke Jateng justru membangunkan banteng tidur
Sandi dituding playing victim, BPN: Jangan langsung tuduh
Fitnah Jokowi PKI, BPN minta La Nyalla diproses polisi
Momen kampanye, pengamat ragu DPR segera revisi UU perkawinan
PDIP minta Anies siaga hadapi bencana
Aktivis tunggu Prabowo minta maaf ke umat Islam
Fetching news ...