Bansos PKH upaya Jokowi kembangkan ekonomi digital

REPORTED BY: Dhuha Hadiansyah

Bansos PKH upaya Jokowi kembangkan ekonomi digital Menperin Airlangga Hartarto saat kunjungan ke Kupang.

Bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan salah satu upaya Presiden Joko Widodo untuk membangun ekonomi digital.
 
Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto dalam pencairan bansos PKH dan BPNT di Kota Kupang, hari ini Jumat (22/02), mengungkapkan sejak era kepemimpinan Presiden Joko Widodo bansos mulai disalurkan secara non tunai menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
 
 
"Semua ibu-ibu punya kartunya. Ini sudah masuk era digital dimana PKH dan BPNT dapat diambil menggunakan kartu, seluruh transaksinya online.  Inilah bagian dari membangun ekonomi digital ," tuturnya. 
 
Hal ini, kata dia, merupakan inovasi sosial 4.0 dimana seluruh bansos dilakukan dengan satu kartu dan ibu-ibu PKH mulai mengenal transaksi digital yang memudahkan kehidupan mereka.
 
Dijelaskannya uang bansos disalurkan melalui bank pemerintah kepada rekening setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
 
"Dulu harus antre ambil uangnya di kantor pos. Sekarang ambil uang dan belanja dengan kartu. Hanya saja sekarang memang harus pake nomor PIN ya? Nomor itu jangan dibagi ke suami ya, cukup ibu-ibu saja yang tahu," tuturnya disambut tawa para KPM. 
 
Dengan KKS, lanjutnya, penerima PKH juga belajar mengenal produk-produk perbankan, mulai menabung, dan membuka akses mereka terhadap beragam bantuan untuk memulai usaha. 
 
Sementara itu mewakili Menteri Sosial, Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Harry Hikmat yang mendampingi Menperin mengatakan Inovasi KKS merupakan kebijakan Presiden Joko Widodo pada tahun 2017 awal dimana bansos disalurkan secara terintegrasi melalui satu kartu.
 
KKS mempunyai fungsi ganda yaitu menjadi tabungan dan dompet (e-wallet). Sistem ini menjadi karya inovatif pertama kali yang digunakan di antara banyak negara yang melakukan Bantuan Tunai Bersyarat (Conditional Cash Transfer).
 
"Melalui KKS diharapkan bansos dapat memenuhi target 6T. Yakni tepat waktu, tepat kualitas, tepat administrasi, tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, dan tepat waktu," tuturnya. 
 
Penggunaan KKS sebagai sarana untuk mengambil bansos oleh KPM, terbukti semakin meningkatkan capaian kinerja PKH dari tahun ke tahun. Hal ini berdampak pada semakin meningkatnya jumlah sasaran penerima bansos.
 
Bansos untuk NTT 
 
PKH tahap I untuk NTT tahun 2019 sebesar Rp577 miliar untuk 376.880 KPM dan BPNT/rastra bagi 455.947 KPM senilai Rp50 miliar dengan total bantuan tahap pertama 2019 Rp627 miliar.
 
Untuk Kota Kupang, PKH diberikan kepada 9.061 KPM sebesar Rp14 miliar dan BPNT untuk 17.130 KPM senilai Rp1,8 miliar dengan total bantuan sosial untuk Kota Kupang Rp15 miliar.
 
Peserta yang hadir pada acara ini sebanyak 1.000 orang terdiri dari 150 ketua kelompok PKH Kota Kupang, 850 peserta PKH dan BPNT yang berasal dari Kecamatan Alak, Kecamatan Kelapa Lima, Kecamatan Kota Lama, Kecamatan Kota Raja, Kecamatan Maulafa dan Kecamatan Oebobo.
 
Hadir pula SDM Pendamping dan Administrator Pangkalan Data PKH Kota Kupang sebanyak 48 orang.
Krakatau Steel siap kooperatif dengan KPK
Pemburuan liar semakin marak, Walhi desak pemerintah segera selamatkan Orang Utan
GARBI: Jangan golput, pilih saja figur yang berpengalaman
Jokowi-Ma'ruf kampanye terbuka perdana di Banten
Ini isi tuntutan aktivis lingkungan untuk elit politik
Kubu Prabowo beri pembelaan atas pemecatan guru honorer pose dua jari
Es mencair, puluhan jenazah pendaki di Puncak Everest muncul
Dicoret di dua kabupaten, ini respons Partai Berkarya
BPN yakin sosok Sandiaga Uno mampu lampaui elektabilitas petahana
Impor bawang putih dinilai bakal turunkan elektabilitas Jokowi
Dilaporkan ke Bawaslu, Ma'ruf Amin: Itu tidak tepat
Prabowo-Sandi akan kumpulkan ketum partai dan tokoh agama
Tak serahkan dana kampanye, 11 Parpol digugurkan di tingkat daerah
DPR soroti hak politik narapidana dan warga binaan
Fadli Zon: Wiranto super ngawur
Fetching news ...