Asia

Myanmar bantah tentaranya perkosa massal etnis Rohingya

5.2K
DILIHAT
/
0
SHARE
/
06:54
12 APR 2017
Dok: pengungsi Rohingya
Editor
Dhuha Hadiansyah
Sumber
Antara

Rimanews - Pejabat tinggi pemerintah Myanmar, Selasa, membantah terjadi pemerkosaan dan pembunuhan massal terhadap suku Muslim Rohingya selama aksi yang mereka klaim melawan pemberontak. Dalam laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Februari, Myanmar juga disebut berupaya melakukan pembersihan etnis.

Serangan terhadap pos penjaga perbatasan Myanmar pada Oktober tahun lalu oleh kelompok pemberontak Rohingya memicu kemelut terbesar dalam tahun kepemimpinan Aung San Suu Kyi, yang memaksa 75.000 orang mengungsi ke Bangladesh.

Militer mengatakan mereka hanya terlibat dalam gerakan sah kontra-pemberontakan. Thaung Tun, Penasihat Keamanan Nasional yang baru-baru ini ditunjuk, menegaskan klaim yang dibuat oleh pemenang Hadiah Nobel Perdamaian Suu Kyi selama wawancara baru-baru ketika dia berkata "pembersihan etnis merupakan ekspresi yang berlebihan untuk digunakan menggambarkan apa yang terjadi."

"Ini adalah masalah orang-orang di berbagai sisi terbelah dan pemerintah berjuang untuk mengatasi situasi dan untuk menutup kesenjangan," katanya.

Tanggapan itu disampaikan di tengah beberapa penyelidikan yang sedang berlangsung terkait tuduhan itu, termasuk satu yang diamanatkan oleh pemerintah Suu Kyi dan diketuai oleh wakil presiden dan mantan kepala intelijen militer, Myint Swe.

Pada bulan lalu, badan hak asasi manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa setuju untuk mengirim misi pencari fakta internasional untuk menyelidiki tuduhan itu, yang ditentang Myanmar.

Sekalipun laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Februari tidak secara eksplisit memberi label tindakan aparat keamanan sebagai pembersihan suku, laporan itu menyebutkan bahwa kekerasan yang dilakukan terhadap warga Rohingya telah dijelaskan dalam konteks lain" sebagai pembersihan suku.

Laporan ini juga menyatakan "keprihatinan serius" bahwa serangan itu adalah hasil dari sebuah "kebijakan dengan tujuan yang dirancang oleh satu etnis atau kelompok agama untuk menghapus dengan cara kekerasan dan teror penduduk sipil dari kelompok etnis atau agama lain dari daerah geografis tertentu".

Thaung Tun mengatakan, pemerintah membutuhkan waktu dan ruang untuk mengatasi masalah dan "jika ada bukti yang jelas terjadinya kesalahan, kami akan mengambil tindakan tegas sesuai dengan hukum".

Dia menambahkan, pemerintah memulai penutupan beberapa penampungan, tempat puluhan ribu orang pengungsi Rohingya tinggal sejak bentrokan dengan suku Buddha Rakhine pada 2012, tetapi tidak memberikan penjelasan khas maksud upaya sangat rumit itu.

KATA KUNCI : , , ,
Terbaru
18 April 2017 | 22:02
Korut lanjutkan uji rudal
7 April 2017 | 08:15
PPB kecam peluncuran roket Korut
29 Maret 2017 | 05:37
Kamboja larang ekspor ASI