Eropa

Bersitegang, Belanda keluarkan peringatan perjalanan ke Turki

4K
DILIHAT
/
0
SHARE
/
19:32
13 MAR 2017
Dok. Hagia Sophia di Istanbul, Turki.
Editor
Abdullatif Assalam
Sumber
BBC

Rimanews - Belanda mengeluarkan peringatan perjalanan ke Turki dan meminta warganya yang sedang berada di negara tersebut berhati-hati setelah ketegangan diplomatik antara keduanya belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir.

Jerman, Austria, dan Belanda mencegah upaya Turki mengadakan kampanye di negara mereka terkait referendum konstitusi bulan depan. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan murka dan berjanji melakukan pembalasan serta menuduh ketiga negara tersebut melakukan tindakan seperti Nazi.

Kementerian Luar Negeri Belanda hari ini mengeluarkan peringatan perjalanan ke Turki dan mendesak seluruh warganya yang sedang berada di sana berhati-hati terkait "ketegangan diplomatik". Peringatan untuk "menghindari tempat-tempat keramaian" dikeluarkan Belanda setelah Turki mengajukan protes resmi.

Sementara itu, Wakil Perdana Menteri Belanda Lodewijk Asscher mengatakan "disebut Nazi oleh rezim yang berjalan mundur dalam hal hak asasi manusia menjijikkan".

Pemerintahan Erdogan berencana menggelar kampanye di sejumlah negara Eropa dengan penduduk Turki terbanyak agar memilih "Ya" dalam referendum bulan depan terkait perluasan kekuasaan presiden. Di Jerman, contohnya, ada 3 juta penduduk Turki yang 1,4 juta di antaranya memiliki hak untuk memilih.

Rencana kampanye itu tidak mendapatkan izin dari pemerintah Jerman, Austria, dan Belanda karena alasan keamanan atau dianggap dapat menimbulkan ketegangan. Kampanye pejabat Turki di Prancis berjalan sesuai rencana setelah pemerintah setempat memutuskan bahwa hal tersebut tidak menimbulkan ancaman keamanan.

Erdogan bersikukuh menggelar kampanye di luar negeri meski undang-undang Turki jelas-jelas melarang hal tersebut. Berdasarkan UU Pemilu pasal 94/A, kampanye di luar negeri atau di misi diplomatik asing secara eksplisit dilarang.

Organisasi Keamanan dan Kerja Sama Eropa (OSCE), yang mengawasi Pemilu parlemen Turki dua tahun lalu, juga mengatakan bahwa melakukan kampanye di luar negeri "terlarang secara hukum" dan dianggap sebagai "pelanggaran administratif". Namun, OSCE menambahkan aturan ini dilanggar tiga partai besar, termasuk AKP, partai Erdogan yang menetapkan aturan tersebut pada 2008.

Terbaru
16 April 2017 | 11:04
Turki gelar referendum hari ini
8 April 2017 | 15:00
PBB kecam serangan Stockholm