Eropa

Pengadilan Uni Eropa izinkan perusahaan larang pegawai pakai jilbab

4.2K
DILIHAT
/
0
SHARE
/
19:48
14 MAR 2017
Dok. Seorang Muslimah berjalan di depan poster wanita yang menggunakan bendera Uni Eropa sebagai jilbab.
Editor
Abdullatif Assalam
Sumber
Rimanews

Rimanews - Pengadilan Uni Eropa (ECJ) mengeluarkan putusan tidak mengikat yang menyatakan bahwa perusahaan dapat melarang pegawai Muslim mengenakan jilbab di tempat kerja.

Putusan itu diambil setelah dua Muslimah dari Prancis dan Belgia mengajukan gugatan terhadap bos mereka yang melakukan diskriminasi dengan melarang pegawainya mengenakan jilbab di kantor.

"Peraturan internal ... yang melarang penggunaan jilbab sebagai simbol politik, filosofi, atau agama bukan merupakan diskriminasi secara langsung," kata ECJ dalam putusannya hari ini, dikutip dari The Washington Post.

Salah satu kasus yang ditangani ECJ terjadi pada Samira Achbita dipekerjakan sebagai resepsionis oleh layanan keamanan G4S di Belgia sejak 2003. Saat itu, G4S memiliki aturan tak tertulis yang menyebutkan bahwa pegawai tidak bolah mengenakan simbol politik, agama atau filosofi apapun saat bekerja.

Pada 2006, Achbita meminta izin kepada G4S untuk mengenakan jilbab, tapi tidak diperbolehkan. Menyusul permintaan Achbita, G4S akhirnya menetapkan aturan resmi soal larangan simbol agama di kantor. Achbita dipecat dan mengadu pada pengadilan karena telah didiskriminasi.

ECJ mengatakan undang-undang Uni Eropa memang melarang diskriminasi agama, tapi tindakan G4S dilakukan atas dasar memperlakukan semua pegawai dengan setara, yang artinya tidak ada satu pegawai pun yang mendapatkan pengecualian dari larangan penggunaan simbol agama di tempat kerja.

Kasus larangan mengenakan jilbab oleh perusahaan juga menimpa insinyur desain Asma Bougnaouni yang bekerja untuk Micropole. Pada 2008, Micropole meminta Bougnaouni tidak mengenakan jilbab dengan alasan semua pegawai harus berpakaian netral setelah mendapatkan keluhan dari seorang pelanggan.

Dia kemudian dipecat dan melaporkan kasusnya ke pengadilan.

ECJ mengatakan dalam kasus di atas timbul pertanyaan apakah terdapat peraturan internal seperti di G4S atau apakah keluhan klien membuat Bougnaoui diperlakukan berbeda atau didiskriminasi.

ECJ menyimpulkan Bougnaouni diperlakukan berbeda dan permintaan klien agar yang bersangkutan tidak mengenakan jilbab "tidak dapat dianggap sebagai persyaratan kerja yang benar dan mengikat".

Putusan ini dikeluarkan jelang Pemilu Belanda, di mana isu imigran Muslim menjadi topik utama.

Terbaru
27 Mei 2017 | 11:42
Merkel serang balik Trump
17 Mei 2017 | 15:04
Puasa 21 jam di Greenland
11 Mei 2017 | 08:03
Hollande mengundurkan diri