Timur Tengah

Reaksi dunia terkait pemboikotan Qatar

6.1K
DILIHAT
/
0
SHARE
/
19:44
06 JUN 2017
Editor
Dhuha Hardiansyah
Sumber
Antara

Rimanews – Pemboikotan terhadap Qatar oleh Arab Saudi dan sekutunya mendapat reaksi internasional. Organisasi Kerja sama Islam (OKI), misalnya, meminta Qatar untuk menghormati komitmennya pada Dewan Kerja sama Teluk (Gulf Cooperation Council/GCC), terutama yang berkaitan dengan menghentikan dukungan untuk kelompok dan kegiatan teroris.
Hal itu disampaikan dalam keterangan pers dari Sekretariat Jenderal Organisasi Kerja sama Islam (OKI), yang diterima di Jakarta, Selasa (06/06/2017).

Sekretariat Jenderal OKI menekankan perlunya semua negara anggota OKI, termasuk Qatar, untuk mematuhi prinsip-prinsip Piagam OKI, yang menyerukan untuk mematuhi kebijakan bertetangga yang baik, menghormati kedaulatan, independensi dan integritas teritorial, serta tidak ikut campur dalam urusan dalam negeri dari masing-masing negara anggota.

Beberapa negara Arab yang dipimpin oleh Arab Saudi memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar. Hal itu dimulai oleh Pemerintah Arab Saudi, Bahrain, Uni Emirat Arab, Mesir, Yaman, Libya dan Maladewa.

Pemutusan hubungan diplomatik itu disebabkan hubungan Qatar dengan Iran dan dukungan kedua negara itu terhadap kelompok-kelompok teroris yang dianggap bertujuan untuk mengacaukan wilayah Teluk.

Arab Saudi menuduh Qatar mendukung kelompok teroris yang didukung Iran, seperti kelompok Ikhwanul Muslimin, Negara Islam di Irak dan Suriah (ISIS) dan Al-Qaeda.

Selanjutnya, Arab Saudi, Bahrain, Uni Emirat Arab, dan Mesir menutup akses ke negara Teluk tersebut. Keempat negara tersebut juga akan menangguhkan perjalanan udara dan laut dari dan ke Qatar.

Selain itu, Arab Saudi juga akan menutup penyeberangan darat dengan negara tetangganya itu.

Indonesia

Terkait situasi politik di kawasan Timur Tengah itu, Pemerintah Indonesia menyatakan prihatin.

"Indonesia dengan prihatin mengikuti secara dekat perkembangan situasi di Timur Tengah saat ini," ujar Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI Arrmanatha Nasir pada Senin (05/07/2017).

Selanjutnya, pemerintah Indonesia memperkirakan akan kehilangan ribuan wisatawan mancanegara (wisman) dari Timur Tengah terutama para pengguna maskapai Qatar Airways akibat aksi boikot Qatar dalam beberapa waktu terakhir.

Hal itu disampaikan Menteri Pariwisata (Menpar) Arief Yahya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (06/07/2017).

"Sekitar 100.000 hilang, sebanyak 70 persennya wisman, impactnya katakannya 2017 ini tinggal 7 bulan sekitar 50.000 wisman hilang karena Qatar diboikot," katanya.

Angka itu, diperkirakan hanya mencakup mereka yang menggunakan maskapai Qatar Airways terutama dari negara-negara Timur Tengah yang memboikot.

"Sekitar 100.000 orang yang naik itu, 70 persennya itu wisman, lainnya wisnus dan nonwisman. Itu setahun. Ini sama dengan tahun lalu cara menghitungnya. Impactnya kalau tujuh bulan untuk tahun ini ya 70 persennya lagi. Jadi sekitar 49.000 sampai 50.000 orang," katanya.

Untuk mengantisipasi hal itu, Menteri Arief Yahya akan berkoordinasi dengan Menteri Perhubungan untuk mensubstitusi lisensi maskapai Qatar Airways ke maskapai lain seperti Emirates dan Etihad.

Filipina

Filipina menghentikan pengiriman pekerja ke Qatar saat negara Teluk yang kaya gas tersebut bergulat dengan krisis diplomatik setelah tetangganya memutuskan hubungan dengan Doha.

Kepala buruh Silvestre Bello mengatakan Manila melakukan tindakan pencegahan karena khawatir masalah seperti kekurangan bahan makanan dapat mempengaruhi lebih dari 200.000 orang Filipina di Qatar bila krisis itu terus memburuk.

"Kami melihat masalah di Qatar," kata Bello pada sebuah konferensi pers.

"Misalnya, kita tahu pasti bahwa Qatar tidak menghasilkan makanan sendiri. Bila terjadi sesuatu sehingga kehabisan makanan dan kerusuhan akan terjadi, sudah pasti pekerja OFWS (Pekerja Filipina Luar Negeri).... akan menjadi korban pertama," katanya.

"Itulah mengapa kami benar-benar perlu melakukan sejumlah langkah persiapan untuk mencegah kemungkinan terjadinya masalah," ucap Bello.

Bello mengatakan terdapat 141.000 pekerja resmi Filipina di Qatar tahun lalu, namun jumlahnya bisa melampaui 200.000 orang jika ada pekerja yang tak berdokumen.

Juru bicara Presiden Rodrigo Duterte, Ernesto Abella, mengatakan tindakan negara-negara Teluk, mungkin memiliki "beberapa efek riak" pada para pekerja Filipina

Terbaru
9 Juni 2017 | 13:22
Qatar tolak intervensi asing
7 Juni 2017 | 08:57
Qatar negara bermuka dua?
31 Mei 2017 | 18:51
Rusia gempur ISIS dari laut
Timur Tengah