Nasional

Indonesia Butuh Zaken Kabinet

18.3K
DILIHAT
/
03:17
20 JUL 2014
Oleh
Andar Nubowo

Rimanews Kontributor - Pembentukan kabinet hampir di setiap pergantian kekuasaan di Indonesia selama ini banyak diputuskan melalui lobi-lobi politik. Langkah tersebut berakibat pada efektivitas pemerintahan yang tidak optimal, bahkan terkesan dipaksakan lantaran sering gonta-ganti pasangan berdasarkan kompromi dan perubahan politik. Ke depan, siapapun nantinya yang menang di Pilpres 2014, apakah Prabowo-Hatta atau Jokowi-JK, yang dibutuhkan bangsa Indonesia adalah sebuah kabinet yang bekerja.

Dalam Bahasa Belanda, kita kenal ada istilah zaken kabinet atau kabinet kerja. Zaken kabinet ini adalah susunan kabinet yang dibentuk berdasarkan kemampuan, kapabilitas atau kompetensi dari pembantu presiden dalam menjalankan pemerintahan sehari-hari. Jadi, kabinet terbentuk bukan hanya didasarkan pada kepentingan politik praktis, misalnya bagi-bagi kekuasaan, melainkan kredibilitas dan kompetensi para pemangku jabatan di pemerintahan.

Kalau kita lihat masa lalu, Indonesia pernah menerapkan zaken kabinet pada awal kemerdekaan. Lepas dari cengkeraman kekuasaan Jepang dan masih dalam bayang ancaman kembalinya Belanda, Soekarno dan Hatta saat itu mengangkat putra-putra bangsa terbaik yang menguasai kompetensi di bidang masing-masing. Sayang, setelah sempat berjalan efektif, zaken kabinet buatan para pendiri bangsa itu harus terkorbankan karena situasi politik yang berkembang pada era kemerdekaan tidak mendukung hal itu.

Kita bandingkan dengan konteks sekarang, tentu kita berharap semoga situasi politik dan keamanan yang berkembang lebih baik daripada masa awal kemerdekaan, saatnya pemerintahan baru nanti membangun zaken kabinet. Tak mungkin tidak, zaken kabinet akan efektif menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan karena tidak tercemar dengan kompromi-kompromi politik.

Zaken kabinet harus diatur betul-betul komposisinya. Sikap dan pendirian presiden dan wakilnya sangat dibutuhkan untuk merancangnya.

Memang, dalam sistem parlementer sekarang ini tidak bisa dipungkiri partai politik masih memiliki kekuatan yang cukup besar menentukan kabinet pemerintahan. Partai politik bisa atau mampu mengancam pemerintah yang berjalan jika pemerintahan tersebut terbangun sejak awal dari kompromi politik partai-partai pendukungnya.

Posisi kabinet kerja yang ideal adalah 30 persen dari partai politik dan 70 persen dari profesional. Pembagiannya agar adil, dapat diatur misalnya representasi partai politik ditempatkan pada posisi kementerian koordinator, seperti perekonomian atau kesejahteraan rakyat. Sedangkan kementerian yang langsung bersentuhan dengan hajat hidup orang banyak sebaiknya diserahkan kepada kalangan profesional.

Dengan komposisi 70 persen profesional dan 30 persen partai politik, ke depan Indonesia akan mendapatkan pemerintahan yang solid, kompeten, dan betul-betul bekerja untuk rakyat.

Dikhawatirkan, zaken kabinet hanya merupakan mimpi bangsa Indonesia di siang bolong. Untuk menghapus kekhawatiran tersebut, rakyat harus mengontrol presiden terpilih agar mampu menunjuk menteri-menterinya yang benar-benar memiliki tekad untuk mengabdi kepada bangsa dan negara. Para pembantu presiden tersebut harus memiliki semangat bekerja, bekerja dan bekerja hanya untuk rakyat. Mereka harus mampu mengenyampingkan kepentingan pribadi demi kepentingan dan kebaikan rakyat yang telah termandatkan kepada dirinya waktu dilantik menjadi pembantu presiden.

Dalam konteks Pilpres 2014, kekhawatiran yang mestinya dihindari ternyata sudah terjadi. Kedua pasangan calon pada Pilpres 2014 jauh-jauh hari sudah membangun koalisi dengan partai-partai politik. Kubu pertama membuat koalisi tambun yang terdiri atas banyak partai sementara di seberang, kubu kedua menghendaki koalisi ramping.

Sebenarnya, tidak ada yang ramping pada kedua koalisi yang terbangun.

Gagasan Jokowi di kubu kedua harus diakui pada awalnya layak diapresiasi ketika dirinya ingin mendirikan koalisi yang ramping atau flat/slim coalition. Akan tetapi, pada kenyataannya Jokowi-JK membuat koalisi yang cukup banyak partai juga. Jokowi-JK hanya kalah jumlah partai pengusungnya saja dari Prabowo-Hatta. Klaim tidak ada transaksi bagi-bagi kekuasaan boleh saja dimunculkan oleh Jokowi bersama partai-partai pengusungnya, namun pada masanya nanti ketika mereka menang dan membentuk kabinet, partai-partai pendukungnya pasti diprioritaskan menduduki jabatan-jabatan penting dalam pemerintahan.

Tak berbeda halnya di kubu Prabowo-Hatta. Mereka sejak awal menyadari bahwa Indonesia adalah negara ber-Bhinneka Tunggal Ika sehingga banyak kalangan harus diakomodasi dan hasilnya mayoritas partai politik peserta Pemilu 2014 mereka tampung di tubuh mereka. Prabowo-Hatta tampaknya lebih senang membuat koalisi pelangi.

Efektivitas kabinet yang akan terbentuk jika Pilpres 2014 dimenangkan oleh Prabowo-Hatta akan jauh dari kesan sempurna. Sebaliknya, pemerintahan eksekutif yang berjalan malah akan tersandera oleh partner mereka di parlemen jika bagi-bagi kekuasaan yang mereka janjikan dirasa tidak adil. Selain itu, jika dasar penunjukan pembantu presiden adalah kompromi politik, maka bisa diprediksi orang-orang yang terpilih dari kalangan partai politik belum tentu memiliki kompetensi memimpin kementerian yang diamanatkan kepada diri mereka.

Memang, kompromi politik tidak dapat dinafikan ketika presiden terpilih akan membentuk kabinet. Kalau memang harus mengambil dari kalangan partai politik pendukung, presiden dan wakil presiden terpilih harus jeli untuk mengambil kader partai yang benar-benar memiliki kompetensi unggul untuk memimpin kementerian-kementerian yang strategis. Jangan sampai presiden memilih kader partai yang tidak memiliki kapasitas unggul tetapi karena melihat kedekatan partai, si kader dipaksakan diangkat menjadi pembantu dirinya. Ini tentunya sangat mengganggu efektivitas pemerintahan ke depan.

Memerintah tidak hanya soal me-manage, dibutuhkan juga pengetahuan dan keahlian. Setelah suskes memenangi Pilpres, dapat dimaknai presiden dan wakil presiden telah dipercaya oleh rakyat untuk diberi mandat memimpin Indonesia. Artinya, presiden sebagai manager tertinggi di negeri ini akan menjadi tumpuan seluruh bangsa menuju kemajuan dan kesentosaan.

*Tulisan ini dibuat ekslusif untuk RIMANEWS

 

Terbaru
22 Mei 2017 | 12:42
KPK periksa sekjen DPR
22 Mei 2017 | 09:06
Hari ini Jakarta cerah berawan
Berita Terkait
31 Agustus 2015 | 15:40
Apel Band, Wanita tapi Gak Girly