Hukum

MK Hari Ini Putuskan Uji Materi Amnesti Pajak

1.2K
DILIHAT
/
0
SHARE
/
09:15
14 DES 2016
Sidang uji materi di Mahkamah Konstitusi. Foto: Antara
Editor
Febrianto
Sumber
Antara

Rimanews - Mahkamah Konstitusi (MK) akan memutus permohonan uji materi undang-undang tentang amnesti pajak yang diajukan oleh empat pemohon yaitu Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia, Yayasan Satu Keadilan, tiga organisasi serikat buruh Indonesia, dan seorang warga negara Leni Indrawati.

"Putusan terhadap empat perkara uji undang-undang amnesti pajak akan dilaksanakan siang nanti," ujar juru bicara MK Fajar Laksono, seperti yang dikutip dari Antara, hari ini.

Seluruh pemohon menilai bahwa UU amnesti pajak ini bersifat diskriminatif bagi sejumlah warga negara karena seolah-olah melindungi para pengemplang pajak dari kewajibannya membayar pajak.

Ketentuan tersebut juga dinilai memberikan hak khusus secara eksklusif kepada pihak yang tidak taat pajak berupa pembebasan sanksi administrasi, proses pemeriksaan, dan sanksi pidana.

Selain itu tiga organisasi serikat buruh juga berpendapat bahwa UU Amnesti Pajak mengakibatkan para pengusaha pengemplang pajak diampuni hukumannya, sehingga mencederai rasa keadilan buruh yang selama ini patuh membayar pajak.

Yayasan Satu Keadilan juga mempermasalahkan pemaknaan kalimat "tidak dapat dilaporkan, digugat, dilakukan penyelidikan, dilakukan penyidikan dan dituntut, baik secara perdata ataupun pidana jika dalam melaksanakan tugas," dalam ketentuan tersebut.

Kalimat tersebut dinilai memiliki makna imunitas bagi Menteri Keuangan, Pegawai Kementerian Keuangan, dan pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan amnesti pajak, karena kewenangan yang diberikan oleh ketentuan tersebut bersifat absolut tanpa pengawasan serta evaluasi, sehingga berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang.

Para pemohon kemudian meminta MK mengabulkan permohonan mereka dengan menyatakan pasal 1 angka 1, pasal 3 ayat (3), pasal 4, pasal 21 ayat (2), pasal 22, dan pasal 23 ayat (2) UU Amnesti Pajak tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan bertentangan dengan UUD 1945.

Terbaru
19 Februari 2017 | 07:24
Wali Kota Madiun dijerat tiga perkara
18 Februari 2017 | 19:31
Wali kota Madiun tersangka TPPU
18 Februari 2017 | 00:47
Guru edarkan uang palsu
17 Februari 2017 | 14:14
Siti Aisyah tak berstatus TKI
17 Februari 2017 | 13:45
KPK periksa mantan Dirut Garuda
17 Februari 2017 | 06:00
Pemerintah ingin mengubur kasus Munir?
16 Februari 2017 | 19:56
Polisi tunggu saksi meringankan Rizieq
16 Februari 2017 | 11:53
Suap Patrialis, KPK periksa Ketua MK
14 Februari 2017 | 21:20
SBY akan laporkan Antasari
14 Februari 2017 | 17:14
Sakit, Dahlan Iskan tak hadir sidang
14 Februari 2017 | 14:41
Munarman bantah fitnah pecalang
14 Februari 2017 | 14:10
Alasan polisi tak menahan Habib Rizieq
14 Februari 2017 | 12:00
Hatta Ali kembali jabat ketua MA
14 Februari 2017 | 10:30
47 hakim agung pilih ketua MA
13 Februari 2017 | 20:35
Jaksa: saksi ahli MUI sudah relevan
13 Februari 2017 | 18:53
Besok Mahkamah Agung pilih ketua
Hukum