Hukum

Imigrasi usir 4 buruh warga negara Cina

2.7K
DILIHAT
/
0
SHARE
/
15:44
24 DES 2016
Ilustrasi
Reporter
Andika Dwi Annur
Sumber
Rimanews

Rimanews - Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, Ronnie F Sompie, mengatakan pihaknya telah menolak sekaligus memulangkan empat warga negara asing asal Cina, hari ini, karena menggunakan bebas visa untuk bekerja di salah satu perusahaan di Tanah Air.

"Pengguna bebas visa ditolak masuk sebanyak empat orang warga negara Tionghoa yang tiba dengan pesawat Thai LionAir SL 118 dari Bangkok pada Sabtu 24 Desember 2016 pukul 00.15 WIB," ujar Ronnie di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, hari ini.

Ronni menjelaskan alasan penolakan terhadap empat orang warga China tersebut lantaran keempatnya mengaku akan bekerja di sebuah proyek perusahaan, namun keempatnya tidak dapat menunjukan reservasi hotel atau alamat tinggal yang jelas selama berada di Indonesia.  Mereka juga berencana tinggal dalam jangka waktu lama di Indonesia. 

"Akan menggunakan fasilitas BVK (Bebas Visa Kunjungan) yang hanya maksimum 30 hari," ucapnya.

Ronnie menambahkan, mereka diduga akan bekerja di Indonesia secara ilegal dan berpotensi melakukan pelanggaran izin tinggal keimigrasian, karena BVK tidak bisa diperpanjang. Ditjen Imigrasi melakukan penindakan dengan memulangan mereka ke negara asal.

"Mereka segera dipulangkan ke negara asalnya pada kesempatan pertama dengan pesawat sama," ujarnya.

Berikut 4 orang yang ditolak masuk ke Indonesia itu, menjelang Natal:

1. Nama : LY
Warganegara : CHINA
Tanggal lahir: 27-07-1968
No Paspor : G29075676 berlaku s/d 11-05-2018

2. Nama : LZ
Warganegara : CHINA
Tanggal lahir: 17-11-1962
No Paspor : G28261004 berlaku s/d 14-03-2018

3. Nama : LW
Warganegara : CHINA
Tanggal lahir: 26-11-1953
No Paspor : G29066797 berlaku s/d 11-05-2018

4. Nama : SF
Warganegara : CHINA
Tanggal lahir: 19-08-1957
No Paspor : G29066798 berlaku s/d 11-05-2018

Terbaru
20 Juli 2017 | 07:56
Peradi dukung Perppu Ormas
19 Juli 2017 | 14:56
Upaya Yusril selamatkan HTI
19 Juli 2017 | 11:56
Alasan pemerintah bubarkan HTI
19 Juli 2017 | 10:59
Kemenkumham resmi bubarkan HTI
18 Juli 2017 | 14:37
Sidang eksepsi Miryam ditunda
14 Juli 2017 | 13:27
KPK periksa Sandiaga Uno
13 Juli 2017 | 23:08
Nasdem dukung Perppu Ormas