Hukum

Nakhoda kapal Zahro Express tersangka

1.3K
DILIHAT
/
0
SHARE
/
11:30
03 JAN 2017
Dok: Kapal Zahro Express gosong saat ditarik ke pelabuhan
Editor
Febrianto
Sumber
Antara

Rimanews - Penyidik Direktorat Polisi Perairan (Ditpolair) Polda Metro Jaya menetapkan nakhoda Kapal Mesin (KM) Zahro Express, M Nali (51), sebagai tersangka dalam perkara terbakarnya kapal yang menewaskan 23 orang.

"Tersangka ditahan di Rumah Tahanan Ditpolair Polda Metro Jaya," kata Direktur Polisi Perairan Polda Metro Jaya Komisaris Besar Hero Hendrianto, seperti dikutip dari Antaranews, hari ini.

KM Zahro Express terbakar di sekitar Pelabuhan Muara Angke, Jakarta Utara, saat melakukan perjalanan menuju Pulau Tidung di Kepulauan Seribu pada Minggu (1/1) pukul 08.30 WIB.

Kapal yang mengangkut sekitar 240 penumpang itu terbakar setelah berlayar satu mil dari Pelabuhan Muara Angke menuju Pulau Tidung.

Hero mengatakan penyidik kepolisian telah dua kali melakukan gelar perkara sebelum menetapkan M Nali sebagai tersangka.

Polisi menjerat M Nali menggunakan Pasal 302 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran karena lalai, mengoperasikan kapal tidak layak berlayar sehingga menyebabkan penumpangnya meninggal dunia.

Selain itu polisi menjerat dia dengan Pasal 117 juncto Pasal 137 dan atau Pasal 303 juncto Pasal 122 UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan atau Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) karena menggunakan dokumen palsu dan atau Pasal 188 KUHP dan atau Pasal 359 KUHP dan atau Pasal 360 dan atau Pasal 416 KUHP.

Penyidik akan melanjutkan penyelidikan kebakaran KM Zahro Express dengan memeriksa sejumlah saksi.

Sejauh ini, sebanyak 194 penumpang dinyatakan selamat dan 23 lainnya meninggal dunia. Namun masih ada penumpang yang belum ditemukan.

Terbaru
24 Februari 2017 | 12:43
Yusril akan jadi saksi Habib Rizieq
23 Februari 2017 | 19:09
KPK tahan politisi PKB Musa Zainuddin
23 Februari 2017 | 16:54
Firza Husein alami tekanan batin
23 Februari 2017 | 00:02
"Buzzer politik haram"
22 Februari 2017 | 20:31
Korupsi di Banten jadi perhatian KPK
22 Februari 2017 | 11:42
KPK periksa Patrialis Akbar
22 Februari 2017 | 10:10
Polisi bantah kriminalisasi ulama
22 Februari 2017 | 09:16
KPK buru aset Bambang Irianto
22 Februari 2017 | 07:36
Ahok minta maaf
21 Februari 2017 | 14:48
"Tabayyun tidak berlaku bagi Ahok"