Hukum

NasDem tak sepakat usulan pembentukan Pansus Makar

2K
DILIHAT
/
0
SHARE
/
12:12
11 JAN 2017
Dok. Rachmawati Soekarnoputri menangis saat menemui DPR, Selasa kemarin. Foto: Antara
Reporter
Zul Sikumbang
Sumber
Rimanews

Rimanews - Partai pendukung pemerintah tak sepakat usulan pembentukan Pansus Makar untuk menyikapi banyaknya tokoh yang dianggap merencanakan penggulingan pemerintah yang sah. 

"Tidak ada urgensinya, karena persoalan makar itu ada di dalam UU kita. (usulan itu) terlalu berlebihan," kata anggota Komisi III DPR RI, dari Fraksi Partai NasDem, Taufiqulhadi di Jakarta, hari ini.

Usulan pembentukan Pansus makar pertama kali digulirkan anggota Komisi III DPR dari Fraksi Gerindra Wenny Warouw, usai menerima sejumlah tersangka makar, salah satu Rachmawati Soekarnoputri, kemarin.

Menurut Wenny, Pansus Makar dibentuk agar tudingan itu terang benderang, termasuk dari mana asal usul makar yang disangkakan. Sebab, kata dia, tuduhan makar kepada sejumlah tokoh nasional dan aktivis terkesan mengandung unsur politik. Pansus juga dapat meneliti dan bertanya apakah benar terjadi penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran hak asasi manusia dalam penangkapan sebelas tokoh pada 2 Januari 2016.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyetujui usulan pembentukan Pansus Makar ini. 

Namun, Taufiqulhadi tidak sepakat karena tuduhan makar kepada sejumlah aktivis dan tokoh nasional sudah pasti sesuai fakta hukum.

"Kalau tidak makar ya dibuktikan di pengadilan. Tanpa ada bukti tidak bisa diadili. Kita ini negara hukum, biarkan saja proses itu berjalan," kata Hadi.

Pembentukan Pansus Makar juga dianggap mengintervensi hukum. "Tidak boleh masalah hukum diintervensi. Pansus itu melakukan intervensi," tutupnya.

Terbaru
24 Februari 2017 | 12:43
Yusril akan jadi saksi Habib Rizieq
23 Februari 2017 | 19:09
KPK tahan politisi PKB Musa Zainuddin
23 Februari 2017 | 16:54
Firza Husein alami tekanan batin
23 Februari 2017 | 00:02
"Buzzer politik haram"
22 Februari 2017 | 20:31
Korupsi di Banten jadi perhatian KPK
22 Februari 2017 | 11:42
KPK periksa Patrialis Akbar
22 Februari 2017 | 10:10
Polisi bantah kriminalisasi ulama
22 Februari 2017 | 09:16
KPK buru aset Bambang Irianto
22 Februari 2017 | 07:36
Ahok minta maaf
Berita Terkait
23 Februari 2017 | 16:54
Firza Husein alami tekanan batin