Hukum

NasDem tak sepakat usulan pembentukan Pansus Makar

1.9K
DILIHAT
/
0
SHARE
/
12:12
11 JAN 2017
Dok. Rachmawati Soekarnoputri menangis saat menemui DPR, Selasa kemarin. Foto: Antara
Reporter
Zul Sikumbang
Sumber
Rimanews

Rimanews - Partai pendukung pemerintah tak sepakat usulan pembentukan Pansus Makar untuk menyikapi banyaknya tokoh yang dianggap merencanakan penggulingan pemerintah yang sah. 

"Tidak ada urgensinya, karena persoalan makar itu ada di dalam UU kita. (usulan itu) terlalu berlebihan," kata anggota Komisi III DPR RI, dari Fraksi Partai NasDem, Taufiqulhadi di Jakarta, hari ini.

Usulan pembentukan Pansus makar pertama kali digulirkan anggota Komisi III DPR dari Fraksi Gerindra Wenny Warouw, usai menerima sejumlah tersangka makar, salah satu Rachmawati Soekarnoputri, kemarin.

Menurut Wenny, Pansus Makar dibentuk agar tudingan itu terang benderang, termasuk dari mana asal usul makar yang disangkakan. Sebab, kata dia, tuduhan makar kepada sejumlah tokoh nasional dan aktivis terkesan mengandung unsur politik. Pansus juga dapat meneliti dan bertanya apakah benar terjadi penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran hak asasi manusia dalam penangkapan sebelas tokoh pada 2 Januari 2016.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyetujui usulan pembentukan Pansus Makar ini. 

Namun, Taufiqulhadi tidak sepakat karena tuduhan makar kepada sejumlah aktivis dan tokoh nasional sudah pasti sesuai fakta hukum.

"Kalau tidak makar ya dibuktikan di pengadilan. Tanpa ada bukti tidak bisa diadili. Kita ini negara hukum, biarkan saja proses itu berjalan," kata Hadi.

Pembentukan Pansus Makar juga dianggap mengintervensi hukum. "Tidak boleh masalah hukum diintervensi. Pansus itu melakukan intervensi," tutupnya.

Terbaru
16 Januari 2017 | 14:37
Alasan Twitter blokir akun FPI
16 Januari 2017 | 14:37
Polda Bali akan panggil Munarman
16 Januari 2017 | 14:14
"Habib Rizieq lebay"
16 Januari 2017 | 13:44
FPI 'dikeroyok' netizen di twitter
14 Januari 2017 | 17:56
Kisah korban bom Thamrin tahun lalu
14 Januari 2017 | 13:02
Peringatan satu tahun bom Thamrin
13 Januari 2017 | 22:35
FPI versus GMBI sepakat berdamai
13 Januari 2017 | 17:14
FPI tuding GMBI anti-Pancasila
13 Januari 2017 | 14:25
Kapolda Jabar akui pembina GMBI
12 Januari 2017 | 15:25
FPI tak terdaftar di Kemendagri
12 Januari 2017 | 14:49
Mau enggak Google diblokir?
11 Januari 2017 | 21:05
8 WNI dideportasi Imigrasi Malaysia
Berita Terkait
11 Januari 2017 | 15:07
Polisi takkan hentikan kasus makar