Hukum

Polisi takkan hentikan kasus makar

1.5K
DILIHAT
/
0
SHARE
/
15:07
11 JAN 2017
Dok: Rachmawati Soekarnoputri saat mendatangi Gedung DPR RI, kemarin
Reporter
Angga Yudha Pratama
Sumber
Rimanews

Rimanews - Kapolda Metro Jaya, Irjen M Iriawan tak mempermasalahkan Rachmawati Soekarnoputri dan kawan-kawan, mengadu ke pimpinan DPR dan meminta Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan makar.

"Itu hak ibu Rachmawati untuk ke DPR. DPR itu wakil rakyat. Kasusnya tetap jalan," ujar Iriawan di Mapolda Metro Jaya, hari ini. 

"Tolong jelaskan ke saya SP3 nya gimana? Hukumnya gak bisa begitu, buktinya ada kan," sambung Iriawan menegaskan. 

Kemarin, Rachmawati Soekarnoputri bersama Kivlan Zein, Hatta Taliwang, istri Sri Bintang Pamungkas, Ernalia Sri Bintang serta musisi Ahmad Dhani dan beberapa tersangka makar lainnya mendatangi gedung DPR untuk bertemu dengan Wakil Ketua DPR Fadli Zon. Mereka meminta DPR segera berkomunikasi dengan Kapolri untuk menerbitkan SP3 atas kasus makar. 

Buntut dari curhatan itu, Fraksi Partai Gerinda langsung bereaksi dan mengusulkan dibentuknya pansus makar untuk menyikapi banyaknya tokoh yang dianggap merencanakan penggulingan pemerintah yang sah. Namun, partai-partai pendukung pemerintah menyatakan menolak pembentukan pansus lantaran dinilai tidak ada urgensinya. 

Iriawan menegaskan, terkait dengan aliran dana yang juga saat ini diusut, penyidik Subdit Kamneg Ditreskrimum juga telah memiliki bukti permulaan. 

"Bila tersangka bilang tidak, nggak masalah. Keterangan tersangka tak kita butuhkan," tegas mantan Kapolda Jabar itu.

Bukti-bukti permulaan yang cukup itu, sambung Kapolda, terdiri dari keterangan saksi-saksi, keterangan surat dan petunjuk.  "Jadi kita tetap jalan," katanya. 

 

Terbaru
24 Maret 2017 | 18:07
Anak gugat ibu kandung Rp1,8 M
24 Maret 2017 | 14:00
Jurus KPK jerat Setya Novanto
24 Maret 2017 | 08:02
KPK bantah ancam politisi Hanura
23 Maret 2017 | 04:11
Ngaku polisi, pria diciduk polisi
21 Maret 2017 | 18:57
Saksi ahli Ahok kritik fatwa MUI
21 Maret 2017 | 17:17
Syahrini wajib pajak terperiksa
21 Maret 2017 | 14:36
Saksi Ahok bantah mewakili PBNU
Berita Terkait