Hukum

Polisi takkan hentikan kasus makar

1.6K
DILIHAT
/
0
SHARE
/
15:07
11 JAN 2017
Dok: Rachmawati Soekarnoputri saat mendatangi Gedung DPR RI, kemarin
Reporter
Febrianto
Sumber
Rimanews

Rimanews - Kapolda Metro Jaya, Irjen M Iriawan tak mempermasalahkan Rachmawati Soekarnoputri dan kawan-kawan, mengadu ke pimpinan DPR dan meminta Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan makar.

"Itu hak ibu Rachmawati untuk ke DPR. DPR itu wakil rakyat. Kasusnya tetap jalan," ujar Iriawan di Mapolda Metro Jaya, hari ini. 

"Tolong jelaskan ke saya SP3 nya gimana? Hukumnya gak bisa begitu, buktinya ada kan," sambung Iriawan menegaskan. 

Kemarin, Rachmawati Soekarnoputri bersama Kivlan Zein, Hatta Taliwang, istri Sri Bintang Pamungkas, Ernalia Sri Bintang serta musisi Ahmad Dhani dan beberapa tersangka makar lainnya mendatangi gedung DPR untuk bertemu dengan Wakil Ketua DPR Fadli Zon. Mereka meminta DPR segera berkomunikasi dengan Kapolri untuk menerbitkan SP3 atas kasus makar. 

Buntut dari curhatan itu, Fraksi Partai Gerinda langsung bereaksi dan mengusulkan dibentuknya pansus makar untuk menyikapi banyaknya tokoh yang dianggap merencanakan penggulingan pemerintah yang sah. Namun, partai-partai pendukung pemerintah menyatakan menolak pembentukan pansus lantaran dinilai tidak ada urgensinya. 

Iriawan menegaskan, terkait dengan aliran dana yang juga saat ini diusut, penyidik Subdit Kamneg Ditreskrimum juga telah memiliki bukti permulaan. 

"Bila tersangka bilang tidak, nggak masalah. Keterangan tersangka tak kita butuhkan," tegas mantan Kapolda Jabar itu.

Bukti-bukti permulaan yang cukup itu, sambung Kapolda, terdiri dari keterangan saksi-saksi, keterangan surat dan petunjuk.  "Jadi kita tetap jalan," katanya. 

 

Sponsored
The Money Fight

Terbaru
20 Juli 2017 | 07:56
Peradi dukung Perppu Ormas
19 Juli 2017 | 14:56
Upaya Yusril selamatkan HTI
19 Juli 2017 | 11:56
Alasan pemerintah bubarkan HTI
19 Juli 2017 | 10:59
Kemenkumham resmi bubarkan HTI
18 Juli 2017 | 14:37
Sidang eksepsi Miryam ditunda
14 Juli 2017 | 13:27
KPK periksa Sandiaga Uno
13 Juli 2017 | 23:08
Nasdem dukung Perppu Ormas