Hukum

FPI tak terdaftar di Kemendagri

7.7K
DILIHAT
/
0
SHARE
/
15:25
12 JAN 2017
Dok. Mendagri Tjahjo Kumolo
Reporter
Andika Dwi Annur
Sumber
Rimanews

Rimanews - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyatakan organisasi masyarakat Islam FPI tidak terdaftar di Kementerian Dalam Negeri.

"Setahu saya," ujar Tjahjo di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat, hari ini.

FPI dideklarasikan pada 17 Agustus 1998 di Pondok Pesantren Al Um, Kampung Utan, Ciputat, oleh sejumlah habib, ulama, mubaligh dan aktivis muslim.

November 2014, Sekretaris Umum DPP FPI KH Jafar Shodiq ketika itu menegaskan organisasinya resmi terdaftar di Kementerian Dalam Negeri tepatnya di Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kemendagri. Semua cabang FPI, katanya, telah terdaftar, karena ketika DPP sudah mendaftarkan, otomatis untuk cabang-cabang FPI sudah tercatat di Kesbangpol wilayah. Karena statusnya terdaftar di Kementerian Dalam Negeri, setiap lima tahun sekali FPI diharuskan memperpanjang statusnya.

Dalam Surat Keterangan Terdaftar (SKT) No. 01-00-00/0010/D.III.4/VI/2014 yang ditandatangani oleh Ditjen Kesbangpol Kemendagri kala itu, Budi Prasetyo, tertera bahwa status FPI sebagai ormas resmi diperpanjang hingga 20 Juni 2019. 

Selain terdaftar di Kemendagri, Shodiq juga menyatakan bahwa FPI juga memiliki akte notaris. Karena, pada saat pendaftaran awal di Kemendagri, FPI sebagai ormas harus sudah memiliki akte notaris, NPWP, dan berbagai persyaratan lainnya. 

Dikatakan Tjahjo, kemungkinan FPI hanya terdaftar di Provinsi dan Kabupaten Kota. Namun demikian, keabsahan ormas tersebut tetap diakui oleh negara.

KATA KUNCI : , , ,
Terbaru
24 Februari 2017 | 12:43
Yusril akan jadi saksi Habib Rizieq
23 Februari 2017 | 19:09
KPK tahan politisi PKB Musa Zainuddin
23 Februari 2017 | 16:54
Firza Husein alami tekanan batin
23 Februari 2017 | 00:02
"Buzzer politik haram"
22 Februari 2017 | 20:31
Korupsi di Banten jadi perhatian KPK
22 Februari 2017 | 11:42
KPK periksa Patrialis Akbar
22 Februari 2017 | 10:10
Polisi bantah kriminalisasi ulama
22 Februari 2017 | 09:16
KPK buru aset Bambang Irianto
22 Februari 2017 | 07:36
Ahok minta maaf
Berita Terkait