Hukum

KPK periksa mantan Dirut Garuda

1.3K
DILIHAT
/
0
SHARE
/
13:45
17 FEB 2017
Dok. Mantan Dirut Garuda Emirsyah Satar. Foto: Antara
Editor
Dede Suryana
Sumber
Antara

Rimanews - Penyidik KPK memeriksa mantan Direktur Garuda Indonesia Emirsyah Satar sebagai tersangka dalam kasus suap pengadaan pesawat dan mesin pesawat dari Airbus S.A.S dan Rolls-Royce P.L.C pada PT Garuda Indonesia.

"Benar, diagendakan diperiksa hari ini untuk pertama kali sebagai tersangka," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, hari ini.

Emirsyah dalam perkara ini diduga menerima suap 1,2 juta euro dan 180 ribu dolar AS atau senilai total Rp20 miliar serta dalam bentuk barang senilai 2 juta dolar AS yang tersebar di Singapura dan Indonesia dari perusahaan manufaktur terkemuka asal Inggris, Rolls Royce dalam pembelian 50 mesin pesawat Airbus SAS pada periode 2005-2014 pada PT Garuda Indonesia Tbk.

Pemberian suap itu dilakukan melalui seorang perantara Soetikno Soedarjo selaku beneficial owner dari Connaught International Pte. Ltd yang berlokasi di Singapura.

Soetikno diketahui merupakan presiden komisaris PT Mugi Rekso Abadi (MRA), satu kelompok perusahaan di bidang media dan gaya hidup. Oleh pengadilan di Inggris Rolls Royce berdasarkan investigasi Serious Fraud Office (SFO) Inggris sudah dikenai denda sebesar 671 juta pounsterling (sekitar Rp11 triliun) karena melakukan pratik suap di beberapa negara antara lain Malaysia, Thailand, China, Brazil, Kazakhstan, Azerbaizan, Irak, Anggola.

KPK awalnya menerima laporan dari SFO dan Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB) Singapura yang sedang menginvestigasi suap Rolls Royce di beberapa negara, SFO dan CPIB pun mengonfirmasi hal itu ke KPK termasuk memberikan sejumlah alat bukti.

KPK melalui CPIB dan SFO juga sudah membekukan sejumlah rekening dan menyita aset Emirsyah yang berada di luar negeri.

Terbaru
21 Juni 2017 | 22:32
Miryam disidangkan usai Lebaran
19 Juni 2017 | 19:27
KPK pertanyakan surat Pansus DPR
18 Juni 2017 | 10:36
KPK memanipulasi dukungan publik
16 Juni 2017 | 20:30
Masinton: KPK bohong
16 Juni 2017 | 16:13
Ratu Atut dituntut 8 tahun bui
Hukum