Hukum

Kasus korupsi pajak, DPR tantang KPK usut adik ipar Jokowi

2.6K
DILIHAT
/
0
SHARE
/
15:00
17 FEB 2017
Dok. Presiden Joko Widodo. Foto: Antara
Reporter
Zul Sikumbang
Sumber
Rimanews

Rimanews - Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Desmond J Mahesa menantang KPK untuk mengusut keterlibatan adik ipar Presiden Joko Widodo, Arif Budi Sulistyo, dalam kasus suap pegawai Ditjen Pajak Handang Sukarno.

"Kita tunggu, apa yang akan dilakukan KPK. Peristiwa ini kan enggak jauh beda dengan SBY dalam kasus Aulia Pohan," kata Desmond di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, hari ini.

Nama Arif Budi Sulstyo muncul dalam dakwaan Direktur PT Eka Prima Ekspor Indonesia, Ramapanicker Rajamohan Nair alias Rajesh. Adik ipar Jokowi itu disebut dalam upaya Rajesh menyelesaikan permasalahan pajak perusahaannya. Rajesh meminta Arif membantunya menyelesaikan masalah pajak ke Ditjen Pajak. 

Dalam dakwaan Rajesh disebutkan, Arif mengiyakan permintaan itu dan selanjutnya meminta pejabat penyidik pegawai negeri sipil Ditjen Pajak, Handang Sukarno, untuk mengurus perkara Rajesh. Handang diduga menerima suap dari Rajesh Rp 6 miliar sebagai imbalan menghapus surat tagihan pajak sebesar Rp 78 miliar yang diterima PT Eka Prima, namun baru diberikan sebesar Rp 1,9 miliar.

Dalam dakwaan, Arif juga disebut bertemu dengan Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi. (baca: Antasari sebut SBY, kasus korupsi pajak sebut adik ipar Jokowi)

Berbicara di Istana kemarin, Presiden Jokowi mempersilakan KPK untuk mengusut keterlibatan adik iparnya dalam kasus ini. Dia juga menegaskan akan menghormati langkah hukum apapun yang dilakukan KPK dalam mengusut dugaan keterlibatan Arif.

Desmond sependapat, bahwa Jokowi tidak akan melindungi adik iparnya. "Enggak mungkin Pak Jokowi diam, karena merusak nama baik beliau," kata Desmond. 

Terbaru
24 Februari 2017 | 12:43
Yusril akan jadi saksi Habib Rizieq
23 Februari 2017 | 19:09
KPK tahan politisi PKB Musa Zainuddin
23 Februari 2017 | 16:54
Firza Husein alami tekanan batin
23 Februari 2017 | 00:02
"Buzzer politik haram"
22 Februari 2017 | 20:31
Korupsi di Banten jadi perhatian KPK
22 Februari 2017 | 11:42
KPK periksa Patrialis Akbar
22 Februari 2017 | 10:10
Polisi bantah kriminalisasi ulama
22 Februari 2017 | 09:16
KPK buru aset Bambang Irianto
22 Februari 2017 | 07:36
Ahok minta maaf
21 Februari 2017 | 14:48
"Tabayyun tidak berlaku bagi Ahok"