Hukum

Jaksa Agung: penonaktifan Ahok tergantung putusan hakim

5.1K
DILIHAT
/
0
SHARE
/
15:44
17 FEB 2017
Jaksa Agung bersama Kapolri. Foto: Antara
Editor
Dede Suryana
Sumber
Antara

Rimanews - Jaksa Agung HM Prasetyo membantah alasan Mendagri Tjahjo Kumolo yang belum mengeluarkan surat pemberhentian sementara Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dari jabatan gubernur DKI Jakarta karena menunggu tuntutan jaksa dalam perkara penistaan agama di PN Jakarta Utara. 

"Mendagri mengatakan, tunggu tuntutan jaksa. Putusan hakim yang benar," kata jaksa agung di Jakarta, hari ini.

Keputusan Mendagri belum menonatifkan Ahok dari jabatannya meski Ahok sudah berstatus terdakwa,  menuai pro dan kontra di masyarakat. Mendagri berdalih belum menonaktifan Ahok karena belum mendapat nomor register perkara dari pengadilan. Selain itu, menunggu tuntutan dari jaksa sebab Ahok dijerat pasal asal 156A dengan ancaman maksimal 5 tahun dan dakwaan alternatif kedua Pasal 156 dengan Ancaman Pidana maksimal 4 tahun penjara. Sementara berdasarkan ketentuan Pasal 83 UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah kepala daerah yang diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPRD harus diancam pidana penjara paling singkat 5 tahun. 

Presiden Joko Widodo kemudian memerintahkan Mendagri untuk meminta fatwa kepada Mahkamah Agung, namun Ketua MA Hatta Ali mengembalikan pendapat hukum mengenai hal itu kepada Mendagri. 

Jaksa agung menjelaskan, jika jaksa menuntut Ahok selama-lamanya lima tahun penjara, hal itu tetap belum memberikan kepastian hukum. Sebab, hakim yang akan memutuskan tuntutan jaksa pada sidang vonis.

"Jaksa bisa menuntut, misalnya Pasal 156a KUHP, tapi hakim putuskan yang lain, itu bukan jaksa yang menentukan," katanya. 

Terbaru
24 Februari 2017 | 12:43
Yusril akan jadi saksi Habib Rizieq
23 Februari 2017 | 19:09
KPK tahan politisi PKB Musa Zainuddin
23 Februari 2017 | 16:54
Firza Husein alami tekanan batin
23 Februari 2017 | 00:02
"Buzzer politik haram"
22 Februari 2017 | 20:31
Korupsi di Banten jadi perhatian KPK
22 Februari 2017 | 11:42
KPK periksa Patrialis Akbar
22 Februari 2017 | 10:10
Polisi bantah kriminalisasi ulama
22 Februari 2017 | 09:16
KPK buru aset Bambang Irianto
22 Februari 2017 | 07:36
Ahok minta maaf
21 Februari 2017 | 14:48
"Tabayyun tidak berlaku bagi Ahok"
Berita Terkait
22 Februari 2017 | 15:36
Mendagri: saya tidak bela Ahok