Hukum

Jaksa Agung: penonaktifan Ahok tergantung putusan hakim

5.3K
DILIHAT
/
0
SHARE
/
15:44
17 FEB 2017
Jaksa Agung bersama Kapolri. Foto: Antara
Editor
Dede Suryana
Sumber
Antara

Rimanews - Jaksa Agung HM Prasetyo membantah alasan Mendagri Tjahjo Kumolo yang belum mengeluarkan surat pemberhentian sementara Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dari jabatan gubernur DKI Jakarta karena menunggu tuntutan jaksa dalam perkara penistaan agama di PN Jakarta Utara. 

"Mendagri mengatakan, tunggu tuntutan jaksa. Putusan hakim yang benar," kata jaksa agung di Jakarta, hari ini.

Keputusan Mendagri belum menonatifkan Ahok dari jabatannya meski Ahok sudah berstatus terdakwa,  menuai pro dan kontra di masyarakat. Mendagri berdalih belum menonaktifan Ahok karena belum mendapat nomor register perkara dari pengadilan. Selain itu, menunggu tuntutan dari jaksa sebab Ahok dijerat pasal asal 156A dengan ancaman maksimal 5 tahun dan dakwaan alternatif kedua Pasal 156 dengan Ancaman Pidana maksimal 4 tahun penjara. Sementara berdasarkan ketentuan Pasal 83 UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah kepala daerah yang diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPRD harus diancam pidana penjara paling singkat 5 tahun. 

Presiden Joko Widodo kemudian memerintahkan Mendagri untuk meminta fatwa kepada Mahkamah Agung, namun Ketua MA Hatta Ali mengembalikan pendapat hukum mengenai hal itu kepada Mendagri. 

Jaksa agung menjelaskan, jika jaksa menuntut Ahok selama-lamanya lima tahun penjara, hal itu tetap belum memberikan kepastian hukum. Sebab, hakim yang akan memutuskan tuntutan jaksa pada sidang vonis.

"Jaksa bisa menuntut, misalnya Pasal 156a KUHP, tapi hakim putuskan yang lain, itu bukan jaksa yang menentukan," katanya. 

Terbaru
22 April 2017 | 08:20
KPK masih usut korupsi BLBI
21 April 2017 | 12:52
KPK kembali periksa Andi Narogong
21 April 2017 | 11:48
KPK periksa Farhat Abbas
21 April 2017 | 08:43
KPK tak akan buka BAP Miryam
20 April 2017 | 13:00
Ahok diteriaki "bunuh"
20 April 2017 | 11:43
Ahok dituntut 1 tahun bui
20 April 2017 | 09:30
Jaksa ditantang tuntut bebas Ahok
20 April 2017 | 09:29
Massa pro-kontra Ahok sepi
18 April 2017 | 19:19
Miryam S Haryani kembali mangkir
18 April 2017 | 18:32
Boy Rafli Amar jadi Kapolda Papua