Hukum

Kasus pencucian uang, polisi periksa BNI Syariah

2.6K
DILIHAT
/
0
SHARE
/
20:55
17 FEB 2017
Kabag Penum Mabes Polri Martinus Sitompul. Foto: Antara
Reporter
Dede Suryana
Sumber
Rimanews

Rimanews - Penyidik Bareskrim mendatangi kantor BNI Syariah, tempat bekerja Islahudin Akbar, yang menjadi tersangka pencucian uang Yayasan Keadilan untuk Semua.

"Untuk menggali peraturan-peraturan internal di bank itu. Juga untuk menggali SOP dan mekanisme yang ada di bank tersebut," ujar Kabagpenum Divhumas Polri, Kombes Martinus Sitompul di Mabes Polri, hari ini. 

Islahudin ditetapkan sebagai tersangka pencuian uang karena dianggap terlibat dalam pengurusan keuangan yayasan, termasuk mancairkan dana untuk kegiatan Aksi Bela Islam yang digagas Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI pimpinan Bachtiar Nasir. Islahudin dijerat Pasal 5 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Yayasan dan UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Kasus ini bermula dari adanya postingan yang menjadi viral di media sosial tentang yayasan Keadilan untuk Semua yang menampung uang untuk Aksi Bela Islam. Kasus ini kemudian dilaporkan dengan laporan polisi bernomor LP/123/II/2017/Bareskrim tanggal 6 Februari 2017. Bareskrim juga menemukan adanya penyimpangan dana dari Yayasan Keadilan untuk Semua berdasarkan data PPATK, sehingga dibuatkan surat perintah penyidikan nomor SP.Sidik/109/II/2017/Dit Tipideksus tanggal 6 Februari 2017.

Polisi juga sudah memeriksa Bachtiar Nasir dan Ketua Yayasan Keadilan Untuk Semua, Adnin Armas.

Martinus menjelaskan, pertemuan penyidik dan pihak Bank BNI Syariah masih ada kaitannya dengan penggeledahan terhadap rumah Adnin, pekan llalu 

"Ini terkait bagaimana mekanisme (pencairan dana dari rekening yayasan) di perbankan. Apakah boleh uang yayasan itu diambil dari orang yang tidak memiliki otoritas untuk mengambilnya? Ini dikuasakan kepada dia lalu siapa yang memberi kuasa. Tentu ini jadi fokus penyidik untuk mendalami kasus ini," beber Martinus.

Terbaru
22 April 2017 | 08:20
KPK masih usut korupsi BLBI
21 April 2017 | 12:52
KPK kembali periksa Andi Narogong
21 April 2017 | 11:48
KPK periksa Farhat Abbas
21 April 2017 | 08:43
KPK tak akan buka BAP Miryam
20 April 2017 | 13:00
Ahok diteriaki "bunuh"
20 April 2017 | 11:43
Ahok dituntut 1 tahun bui
20 April 2017 | 09:30
Jaksa ditantang tuntut bebas Ahok
20 April 2017 | 09:29
Massa pro-kontra Ahok sepi
18 April 2017 | 19:19
Miryam S Haryani kembali mangkir
18 April 2017 | 18:32
Boy Rafli Amar jadi Kapolda Papua