Hukum

Kasus pencucian uang, polisi periksa BNI Syariah

2.5K
DILIHAT
/
0
SHARE
/
20:55
17 FEB 2017
Kabag Penum Mabes Polri Martinus Sitompul. Foto: Antara
Reporter
Angga Yudha Pratama
Sumber
Rimanews

Rimanews - Penyidik Bareskrim mendatangi kantor BNI Syariah, tempat bekerja Islahudin Akbar, yang menjadi tersangka pencucian uang Yayasan Keadilan untuk Semua.

"Untuk menggali peraturan-peraturan internal di bank itu. Juga untuk menggali SOP dan mekanisme yang ada di bank tersebut," ujar Kabagpenum Divhumas Polri, Kombes Martinus Sitompul di Mabes Polri, hari ini. 

Islahudin ditetapkan sebagai tersangka pencuian uang karena dianggap terlibat dalam pengurusan keuangan yayasan, termasuk mancairkan dana untuk kegiatan Aksi Bela Islam yang digagas Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI pimpinan Bachtiar Nasir. Islahudin dijerat Pasal 5 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Yayasan dan UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Kasus ini bermula dari adanya postingan yang menjadi viral di media sosial tentang yayasan Keadilan untuk Semua yang menampung uang untuk Aksi Bela Islam. Kasus ini kemudian dilaporkan dengan laporan polisi bernomor LP/123/II/2017/Bareskrim tanggal 6 Februari 2017. Bareskrim juga menemukan adanya penyimpangan dana dari Yayasan Keadilan untuk Semua berdasarkan data PPATK, sehingga dibuatkan surat perintah penyidikan nomor SP.Sidik/109/II/2017/Dit Tipideksus tanggal 6 Februari 2017.

Polisi juga sudah memeriksa Bachtiar Nasir dan Ketua Yayasan Keadilan Untuk Semua, Adnin Armas.

Martinus menjelaskan, pertemuan penyidik dan pihak Bank BNI Syariah masih ada kaitannya dengan penggeledahan terhadap rumah Adnin, pekan llalu 

"Ini terkait bagaimana mekanisme (pencairan dana dari rekening yayasan) di perbankan. Apakah boleh uang yayasan itu diambil dari orang yang tidak memiliki otoritas untuk mengambilnya? Ini dikuasakan kepada dia lalu siapa yang memberi kuasa. Tentu ini jadi fokus penyidik untuk mendalami kasus ini," beber Martinus.

Terbaru
24 Maret 2017 | 18:07
Anak gugat ibu kandung Rp1,8 M
24 Maret 2017 | 14:00
Jurus KPK jerat Setya Novanto
24 Maret 2017 | 08:02
KPK bantah ancam politisi Hanura
23 Maret 2017 | 04:11
Ngaku polisi, pria diciduk polisi
21 Maret 2017 | 18:57
Saksi ahli Ahok kritik fatwa MUI
21 Maret 2017 | 17:17
Syahrini wajib pajak terperiksa
21 Maret 2017 | 14:36
Saksi Ahok bantah mewakili PBNU
Berita Terkait