Hukum

Sidang korupsi e-KTP akan hadirkan 8 saksi

1.4K
DILIHAT
/
0
SHARE
/
15:01
14 MAR 2017
Dok. Juru bicara KPK Febri Diansyah (Foto: Rimanews/Alfi)
Reporter
Ahmad Alfi Dimyati
Sumber
Rimanews

Rimanews - Jaksa penuntut umum KPK berencana menghadirkan delapan saksi pada sidang lanjutan perkara korupsi proyek e-KTP di Pengadilan Tipikor, Kamis 15 Maret mendatang.

Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, delapan saksi itu merupakan saksi-saksi yang mengetahui proses penganggaran proyek e-KTP. "Untuk siapa saja yang akan dihadirkan (di persidangan) itu nanti ya," kata Febri di depan Gedung KPK, hari ini.

Dalam sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan untuk dua mantan pejabat Kemendagri, Kamis pekan lalu, disebut sejumlah nama penerima suap e-KTP. Terdiri dari anggota dan mantan anggota Komisi II DPR, pimpinan Badan Anggaran DPR, pejabat di Kementerian Dalam Negeri, dan pihak swasta. Jumlah yang diterima pun beragam. 

Dalam dakwaan disebutkan, dari nilai proyek e-KTP senilai Rp 5,6 triliun, sebagai Rp 2,3 triliun dijadikan bancakan sejumlah pihak, termasuk anggota DPR RI periode 2009-2014. 

Febri menjelaskan, dalam sidang dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi besok, akan diketahui awal mula pembahasan hingga terjadinya keputusan penetapan anggaran Rp 5,9 Triliun. 

"Kami sudah komunikasikan dengan penyidik yang akan dibahas terlebih dahulu itu proses anggaran," ujarnya. 

Dalam kasus ini, KPK baru menetapkan dua orang terdakwa, yakni mantan Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Irman dan Mantan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dirjen dukcapil Kementerian Dalam Negeri, Sugiharto.

Irman dan Sugiharto dijerat Pasal 2 ayat (1) dan atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Terbaru
20 Juli 2017 | 07:56
Peradi dukung Perppu Ormas
19 Juli 2017 | 14:56
Upaya Yusril selamatkan HTI
19 Juli 2017 | 11:56
Alasan pemerintah bubarkan HTI
19 Juli 2017 | 10:59
Kemenkumham resmi bubarkan HTI
18 Juli 2017 | 14:37
Sidang eksepsi Miryam ditunda
14 Juli 2017 | 13:27
KPK periksa Sandiaga Uno
13 Juli 2017 | 23:08
Nasdem dukung Perppu Ormas