Hukum

Ahli pidana: pasal penistaan agama berawal dari penyobekan Al Quran

6.7K
DILIHAT
/
0
SHARE
/
17:21
14 MAR 2017
Dok. Ahok di sidang penistaan agama hari ini (Foto: Antara)
Reporter
Oki
Sumber
Rimanews

Rimanews - Ahli hukum pidana dari UGM, Yogyakarta, Edward Omar Sharif Hiariej menguraikan panjang lebar mengenai muasal pasal 156 dan 156 a KUHP yang menjerat Basuki Tjahaja Purnama, pada zaman Presiden Soekarno.

"Yang dimaksud dalam penistaan pada saat itu karena para pemuda rakyat yang terafiliasi PKI menyobek Alquran, menginjak-injak Alquran, peristiwa itulah yang dianggap sebagai menista agama," ujar Edward dalam sidang ke-14 perkara penistaan agama di auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, hari ini.

Karena ucapannya yang menyitir surat Al-Maidah ayat 51 di Kepuluan Seribu 27 September tahun lalu, Ahok didakwa telah melakukan penodaan agama. JPU mendakwa Ahok dengan dakwaan alternatif antara Pasal 156 huruf a KUHP atau Pasal 156 KUHP.

Edward yang dihadirkan sebagai saksi fakta itu menjelaskan, untuk menetapkan sesorang melakukan penistaan terhadap agama tidak mudah. Ada sejarah panjang dilahirkannya kedua pasal yang diberikan JPU kepada Ahok.

"Pasal itu baru ada setelah Indonesia merdeka. Jadi kalau ditanya soal pasal 156 a, kita tidak bisa terlepas dari UU no 1 PMPS 1965. Kalau kita tinjau ketentuan itu diterbitkan Presiden Soekarno pada tanggal 27 Januari 1965 tepat dua minggu setelah peristiwa di dusun Panigoro, Madiun," terang Edward.

Peristiwa pembantaian para kyai dan santri kala itu oleh PKI, kata dia, menjadikan eskalasi politik di Tanah Air memanas hingga akhirnya Presiden Soekarno mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 PMPS Tahun 1965.

Dia menjelaskan Undang-Undang tersebut terdiri dari lima pasal. Dalam Pasal 1, 2, dan 3 berkaitan dengan penafsiran terhadap ajaran agama atau adanya peribadatan yang menyimpang dari ajaran agama yang dianut di Indonesia. Sedangkan Pasal 5 menyebutkan Undang-Undang tersebut berlaku saat diundangkan yakni 27 Januari 1965.

"Sementara pasal nomor 4, isinya adalah pasal 156 a yang berisi mengenai penodaan dan penistaan terhadap agama, lalu kemudian ada 156 yang terdiri dari huruf a dan b," ujard Edward.

KATA KUNCI : , , , ,
Terbaru
20 Juli 2017 | 07:56
Peradi dukung Perppu Ormas
19 Juli 2017 | 14:56
Upaya Yusril selamatkan HTI
19 Juli 2017 | 11:56
Alasan pemerintah bubarkan HTI
19 Juli 2017 | 10:59
Kemenkumham resmi bubarkan HTI
18 Juli 2017 | 14:37
Sidang eksepsi Miryam ditunda
14 Juli 2017 | 13:27
KPK periksa Sandiaga Uno
13 Juli 2017 | 23:08
Nasdem dukung Perppu Ormas