Hukum

JPU hadirkan Agus Martowardojo untuk sidang korupsi e-KTP

1.9K
DILIHAT
/
0
SHARE
/
10:33
16 MAR 2017
Dok: mantan Menteri Keuangan Agus Martowardojo
Reporter
Ahmad Alfi Dimyati
Sumber
Rimanews

Rimanews - Jaksa Penuntut Umum KPK akan menghadirkan delapan saksi termasuk di dalamnya mantan Meneku Agus Martowardojo yang mengetahui proses penganggaran dalam sidang pemeriksaan saksi pada perkara korupsi pengadaan e-KTP di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta hari ini.

Juru bicara KPK, Febri Diansyah meminta kepada semua saksi yang dipanggil untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dalam memberikan informasi, sehingga kasus ini bisa terang benderang.

"Hari ini pemeriksaan saksi kita mulai dalam kasus e-KTP. Para saksi diharapkan seluas-luasnya dan informasi yang benar sehingga para perkara ini bisa terang benderang, Kalau lihat dalam dakwaan, penganggaran ini libatkan sejumlah instansi, dari Kemendagri, Kemenkeu, dan DPR," ujar Febri saat dikonfirmasi.

Informasi yang dihimpun, delapan saksi yang bakal dihadirkan terkait penggaran proyek e-KTP yakni, mantan Menteri Dalam Negeri (Menadagri) Gamawan Fauzi; mantan Menteri Keuangan Agus Martowardjojo; Mantan Sekertaris Jendral Kemendagri; Diah Anggraini; Eks Direktur Jendral Administrasi Kependudukan Kemendagri Rasyid Saleh.

Selain itu, Direktur Fasilitas Dana Perimbangan pada Ditjen Keuangan Kemendagri Elvius Dailami; Sekertaris Jendral Kemendagri aktif, Yuswandi Temenggung. Kemudian Mantan ketua Komisi II DPR Chairuman Harahap, serta Winata Cahyadi selaku Dirut PT Karsa Wira Utama.

"Kita akan coba hadirkan semaksimal mungkin untuk membuktikan apa yang didakwaan," tandas Febri.

Terdakwa dalam kasus ini adalah Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) dan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dukcapil Kemendagri Sugiharto. Atas perbuatannya, Irman dan Sugiharto didakwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) atas pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Diduga kerugian keuangan negara dari skandal proyek bernilai Rp 5,9 triliun ini mencapai Rp 2,3 triliun. Sederatan nama disebut terlibat dan kecipratan uang proyek e-KTP. Mulai dari para anggota DPR aktif dan tidak, Kemendagri, hingga swasta.

KATA KUNCI : , , ,
Terbaru
23 Maret 2017 | 04:11
Ngaku polisi, pria diciduk polisi
21 Maret 2017 | 18:57
Saksi ahli Ahok kritik fatwa MUI
21 Maret 2017 | 17:17
Syahrini wajib pajak terperiksa
21 Maret 2017 | 14:36
Saksi Ahok bantah mewakili PBNU