Hukum

Anggota DPRD Papua laporkan dugaan Suap Bupati Yapen

2.3K
DILIHAT
/
0
SHARE
/
20:59
16 MAR 2017
Ilustrasi
Reporter
Zul Sikumbang
Sumber
Rimanews

Rimanews - Anggota DPRD Papua, Ian Mandenas, melaporkan dugaan suap yang dilakukan oleh Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen, Tonny Tesar, kepada KPK saat memenangkan sengketa di MK tahun 2010 lalu.

Dia juga mendesak mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Akil Muchtar untuk mengungkap dugaan keterlibatan bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Toony Tesar.

“Kami mendesak Akil Muchtar untuk buka suara soal dugaan suap yang dilakukan oleh Tonny Tesar pada Pemilukada 2010 lalu. Dugaan suap itu bersamaan dengan pemilukada Buton, Sulawesi Tenggara,” kata Ian Mandenas dalam keterangan persnya di Jakarta, hari ini.

Pasalnya, Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 218-219-220-221/PHPU.D-VIII/2010 telah menetapkan dan memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen untuk menerbitkan surat keputusan tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih atas nama Tonny Tesar dan Frans Sanadipada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2010.

Selain itu, MK juga memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen untuk mengusulkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih atas nama Tonny Tesar -Frans Sanadi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk disahkan dan diangkat sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen.

Sementara dalam eksespi MK, MK memerintahkan agar KPU Kab Kepulauan Yapen melakukan pemilihan ulang dengan terlebih dulu melakukan verifikasi terhadap calon.

“Juga putusan MK bertentangan dengan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan  Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 256/KPU- KY/XII/2010, bertanggal 2 Desember 2010. Tonny Tesar dilantik tahun 2012 tanpa melibatkan saksi-saksi, tanpa ada Pemilukada ulang DPRD Keb Kepulauan Yapen,” kata politisi Partai Hanura itu.

Atas hal itu, Koalisi Masyarakat Yapen Pemantau Pilkada telah melaporkan kepada KPK terkait dugaan suap yang dilakukan calon incumbent tersebut dengan melibatkan Aqil Mukhtar.

"Inilah yang terus kami dorong karena kasus ini sama kasusnya dengan kasus Buton Selatan, dan pada saat itu ditangani juga oleh Aqil Mukhtar. Kami akan mendesak Pak Aqil harus buka suara untuk Pilkada di Yapen," pungkasnya.

KATA KUNCI : , , , ,
Terbaru
1 Mei 2017 | 10:55
KPK segera periksa Miryam
27 April 2017 | 18:20
Masinton terganggu sikap KPK
27 April 2017 | 14:29
Miryam jadi buronan KPK
25 April 2017 | 16:14
Ahok tebar canda tawa usai sidang
25 April 2017 | 14:28
Vonis Ahok dibacakan 9 Mei
25 April 2017 | 10:00
Ada 'Finding Nemo' di pledoi Ahok
22 April 2017 | 08:20
KPK masih usut korupsi BLBI