Hukum

KPK konfirmasi peran Novanto dan Anas sebagai dalang proyek e-KTP

4K
DILIHAT
/
0
SHARE
/
07:15
17 MAR 2017
Reporter
Ahmad Alfi Dimyati
Sumber
Rimanews

Rimanews - Tim Jaksa Penuntut KPK mengkonfirmasi peran Politisi Golkar Setya Novanto sebagai dalang pengatur aliran suap kepada saksi skandal proyek e-KTP di pengadilan Tipikor.

Selain nama Setnov, Tim Jaksa KPK juga menuding Anas Urbaningrum sebagai pengatur naiknya nilai anggaran e-KTP. Keduanya pada saat proyek ini berjalan menjabat sebagai ketua Fraksi Golkar, dan Ketua Fraksi Partai Demokrat.

"Bisa bapak (Chaeruman Harahap) jelaskan catatan berjudul yang mengatur, merekayasa mark-up harga dan pimpinan pengendali (saat menunjukan barang sitaan) anggaran APBN 2011-2012, PAGU Rp 5,9 triliun?" Tanya JPU KPK, Abdul Basir, kepada Mantan Anggota DPR RI Komisi II periode 2009-2014 Chairuman Harahap, di Pengadilan Tipikor, Jalan Bungur Raya, Jakarta Pusat, kemarin.

Politisi Golkar tersebut membantah catatan yang disita KPK dari rumahnya merupakan catatan grand design e-KTP. Menurutnya, catatan tersebut hanyalah coretan biasa.

Selain itu, ia juga mengaku tidak mengetahui jalannya proses proyek e-KTP, karena dia sudah tidak lagi di Komisi II.

 "Waktu itu saya masih di DPR, tapi sudah bukan di Komisi II. Saya hanya ingin mengetahui saja," Katanya

Dalam catatan skema tersebut dituliskan berapa nilai angka mark up yang kira kira pas dan siapa saja yang mengerjakan proyek itu.

Novanto saat menjadi Ketua Fraksi Golkar di DPR bersama-sama dengan Andi Narogong, Anas Urbaningrum dan Muhammad Nazaruddin menyepakati anggaran proyek e-KTP sesuai design 2010, yakni RP 5,9 triliun.

Dari nilai proyek tersebut, 51 persen atau setara dengan Rp 2,662 triliun akan digunakan untuk pembiayaan proyek e-KTP. Sedangkan sisanya 49 persen atau setara Rp 2,558 triliun akan dibagi-bagikan ke sejumlah pihak.

Terbaru
21 Juni 2017 | 22:32
Miryam disidangkan usai Lebaran
19 Juni 2017 | 19:27
KPK pertanyakan surat Pansus DPR
18 Juni 2017 | 10:36
KPK memanipulasi dukungan publik
16 Juni 2017 | 20:30
Masinton: KPK bohong
16 Juni 2017 | 16:13
Ratu Atut dituntut 8 tahun bui
Hukum