Hukum

Jutaan hektare tanah Polri belum bersertifikat

1.4K
DILIHAT
/
0
SHARE
/
13:09
17 MAR 2017
Dok. Kapolri Jenderal Tito Karnavian: Foto: Antara
Reporter
Sumber
Rimanews

Rimanews - Jutaan hektare tanah milik Polri belum memiliki sertikat, karena itu Kapolri Jenderal Tito Karnavian meminta Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN) mensertifikasi tanah itu.

Kepada wartawan di mabes Polri hari ini, tito mengatakan total ada sekitar 83 juta meter persegi tanah atau sekitar 8,3 juta hektare yang belum mangantongi sertifikat.

"Ada beberapa Polda yang sudah dibangun tapi sertifikatnya belum ada, seperti Sulawesi Tenggara sehingga belum bisa ditempati," ujar Tito di Mabes Polri, hari ini.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil telah melakukan penandatanganan nota kesepahaman terkait sertifikasi tanah dengan Kapolri. Dalam kesepakatan itu, Polri akan membantu menangani mafia pertanahan, saber pungli, dan sertifikasi aset Polri.

Menurut tito, selain di Sulawesi Tenggara, masih ada sejumlah lahan di beberapa Polda baru yang tanahnya sudah diberikan oleh masyarakat kepada Polri namun belum tersertifikasi. "Sehingga belum dilakukan pembangunan gedung negara, harus ada sertifikatnya," kata Tito. 

Sofyan Djalil mengaku akan mempercepat proses sertifikasi sebanyak 83 juta m2 tanah milik Polri.  "Kepastian hukum aset Polri ini menjadi sangat penting. Karena dialami Polri juga dialami TNI dan BUMN," ungkap Sofyan. 

Diharapkan, dengan percepatan sertifikasi itu, tanah-tanah tersebut mendapat kepastian secara hukum. "Di samping tadi ada memberikan sertifikat kepada rakyat. Juga bagaimana mencapai tanah minim konflik yang disebabkan oleh banyak hal dan salah satunya adalah mafia tanah," kata Sofyan. 

KATA KUNCI : , , ,
Terbaru
21 Juni 2017 | 22:32
Miryam disidangkan usai Lebaran
19 Juni 2017 | 19:27
KPK pertanyakan surat Pansus DPR
18 Juni 2017 | 10:36
KPK memanipulasi dukungan publik
16 Juni 2017 | 20:30
Masinton: KPK bohong
16 Juni 2017 | 16:13
Ratu Atut dituntut 8 tahun bui
Hukum