Hukum

Ratusan petani Karawang berunjuk rasa di depan Istana

1.7K
DILIHAT
/
0
SHARE
/
18:24
17 MAR 2017
Petani teluk jambe berunjukrasa di Istana Negara
Editor
Sumber
Rimanews

Rimanews - Ratusan petani yang tergabung dalam Serikat Tani Teluk Jambe Bersatu Karawang berunjuk rasa di depan Istana Negara menuntut pemerintah pencabutan Hak Guna Bangunan PT Pertiwi Lestari yang mengambil lahan yang telah digarap puluhan tahun oleh para petani.

Menurut Sekretaris Jenderal Serikat Tani Teluk jambe Bersatu, Madhari, pada Oktober 2016 petani pernah menyampaikan keluhannya ke Kantor Kepala Staf Kepresidenan. "Tapi karena sampai saat ini belum ada jawaban dari pemerintah pusat maka kami datang kembali ke istana negara ini," katanya.

Sengketa lahan antara petani Teluk Jambe dengan PT Pertiwi Lestari berlangsung sejak lama. PT Pertiwi Lestari memegang Hak Guna Bangunan (HGB) atas tanah seluas 791 hektare. HGB itu diperoleh sejak 1998. Tapi sejak itu PT Pertiwi Lestari tidak melakukan kegiatan apapun. Baru sekarang mereka meminta warga keluar dari lahan mereka. Ratusan warga itu, adalah penggarap lahan sejak tahun 1960. Bentrokan antara petani dengan PT Pertiwi pernah terjadi tahun 2016.

Madhari mengatakan, lahan di Teluk Jambe itu dulunya lahan pertanian dan perkebunan. Madhari mengatakan PT Pertiwi Lestari belum melakukan produksi apapun namun sudah memagari dan menghancurkan rumah yang ditinggali warga.  PT Pertiwi Lestari, katanya, tidak memiliki izin untuk beroperasi disana. 

Selain perampasan tanah tersebut, warga tiga desa di Teluk Jambe juga sudah sangat sering diintimidasi melalui ancaman verbal dan fisik oleh petugas keamanan perusahaan dan preman bayaran.

"Bahkan Sampai ada warga kami yg mendapatkan perlakuan kekerasan, kejadiannya Tanggal 10 oktober, istri saya dipukul oleh sekuriti perusahaan, Tapi pada waktu itu kita masih bisa meredam," katanya.

Madhari melanjutkan, ada sekitar 57 orang yang ditangkap, namun polisi hanya menahan 11 orang, selebihnya dibebaskan.

KATA KUNCI : , , ,
Terbaru
21 Juni 2017 | 22:32
Miryam disidangkan usai Lebaran
19 Juni 2017 | 19:27
KPK pertanyakan surat Pansus DPR
18 Juni 2017 | 10:36
KPK memanipulasi dukungan publik
16 Juni 2017 | 20:30
Masinton: KPK bohong
16 Juni 2017 | 16:13
Ratu Atut dituntut 8 tahun bui
Hukum