Hukum

Imigrasi Bengkulu periksa pekerja Cina di tambang batu bara

2.1K
DILIHAT
/
0
SHARE
/
00:43
18 MAR 2017
Petugas Imigrasi menyidak tambang batu bara (Foto: Rimanews/Safran)
Reporter
Dede Suryana
Sumber
Rimanews

Rimanews - Kantor Imigrasi Kelas I Bengkulu melakukan inspeksi mendadak ke salah satu tambang batu bara, PT Pingxiang Mining, di Kabupaten Bengkulu Tengah.

Di tambang ini, seluruh tenaga ahli tambang dengan sistem pengeboran bukit adalah warga negara Republik Rakyat Cina. "Kami akan lihat dokumen kelengkapan administrasinya," ujar Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Bengkulu, Rafli, hari ini.

Ditjen Imigrasi kini gencar melakukan razia orang asing, terutama pekerja-pekerja impor yang bekerja di sektor tambang. Target operasi itu untuk menjaring WNA nakal yang menggunakan visa kunjungan untuk bekerja di Indonesia. Sebab, di beberapa daerah banyak ditemukan WNA yang menyalahgunakan visa gunakan.

Akhir tahun 2016 lalu, Kantor Imigrasi Jakarta Selatan, menjaring ratusan perempuan warga negara Cina yang bekerja di tempat-tempat hiburan malam di Jakarta menggunakan visa kunjungan. Bahkan tak sedikit dari mereka yang bekerja sebagai pekerja seks komersial di griya-griya kebugaran, atau secara online.

Rafli menjelaskan, seusai dilakukan pendapatan ada 179 warga negara Cina yang bekerja di tambang tersebut. Namun, dalam pendataan dokumen keimigrasian, petugas tidak menemukan pekerja asing ilegal.

"Tadi dilihat sendiri kita periksa satu persatu paspor mereka, semuanya lengkap," jelasnya.

Sidak ini merupakan tindak lanjut dari temuan pekerja gelap di sejumalah kabupaten di Provinsi Bengkulu, mengingat banyaknya perusahaan tambang asal China beroperasi dan mempekerjakan warga negara mereka dengan perbandingan 60 : 40 dengan pekerja lokal.

"Kita tanya kepada pihak perusahaan, kenapa ahlinya semua dari Cina dan kata mereka hanya dari Cina yang mampu melakukan pekerjaan tambang dengan sistem bor," tutup Rafli. (SFR)

KATA KUNCI : , , , ,
Terbaru
21 Juni 2017 | 22:32
Miryam disidangkan usai Lebaran
19 Juni 2017 | 19:27
KPK pertanyakan surat Pansus DPR
18 Juni 2017 | 10:36
KPK memanipulasi dukungan publik
16 Juni 2017 | 20:30
Masinton: KPK bohong
16 Juni 2017 | 16:13
Ratu Atut dituntut 8 tahun bui
Hukum