Hukum

Pemprov DKI Pastikan banding Putusan pembatalan izin reklamasi

1.7K
DILIHAT
/
0
SHARE
/
10:26
20 MAR 2017
DOk: Plt Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono (kiri). Foto: Oki/Rimanews
Reporter
Oki
Sumber
Rimanews

Rimanews - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan akan mengajukan banding terhadap pencabutan izin reklamasi tiga pulau oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) beberapa waktu lalu. 

"Kami yakin akan mengajukan banding, dan Insya Allah semua bisa dilengkapi," ujar Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono di Balai Kota Jakarta, hari ini.

Kami pekan lalu, Ketua majelis hakim Adhi Budhi Sulistyo mengabulkan gugatan Komunitas Nelayan Tradisional (KNT) dan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) atas reklamasi pulau F yang dilakukan PT Jakarta Propertindo dalam sidang di PTUN Jakarta.

Salah satu pertimbangannya, majelis hakim menilai proyek reklamasi, tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan umum dalam rangka pembangunan.Selain itu, PTUN juga mengabulkan gugatan terhadap izin reklamasi terhadap pulau I dan F.

Meski bersikeras akan mengajukan banding, Soni sapaan karib Sumarsono mengaku belum mengetahui kapan upaya tersebut akan dilakukan.

"Kita mau lihat dulu dokumennya, belum kita tanda tangani, kita masih punya waktu yang cukup sampai 30 Maret," terang dia.

Soni menjelaskan, setidaknya ada tiga pertimbangan penting sebagai dasar banding yang akan dilayangkan Pemprov DKI ke PTUN. Pertama, DKI harus melengkapi berkas yang selama ini tercecer terkait tata ruang dan zonasi, agar banding memiliki dasar kekuatan penuh.

"Kedua mengenai Amdal, Amdal telah dilakukan dan telah disosialisasikan, itu juga tidak disinggung seolah Pemprov DKI tidak pernag mensosialisasikan," terangnya.

Ketiga, Soni yakin keputusan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok melanjutkan kembali proyek reklamasi memiliki landasan dan alasan yang kuat.

Terbaru
29 Mei 2017 | 16:48
Habib Rizieq tersangka
29 Mei 2017 | 14:09
Mendes tunjuk pengganti Sugito
27 Mei 2017 | 08:14
Dua ruangan di BPK disegel KPK
26 Mei 2017 | 20:43
KPK tangkap tangan pejabat BPK