Hukum

Kepala Bakamla disebut terima fee proyek satelit

1.7K
DILIHAT
/
0
SHARE
/
18:51
20 MAR 2017
Dok: Ilustrasi
Reporter
Ahmad Alfi Dimyati
Sumber
Rimanews

Rimanews - Kepala Bakamla, Laksamana Madya Arie Sudewo disebut pernah meminta fee 2% kepada pemenang tender monitoring satelit, PT Tenchnofo Melati Indonesia (MTI) yang memenangkan tender satelit monitoring.

Namun permintaan tersebut tidak dilakukan secara langsung, akan tetapi dengan memakai tangan bawahannya yakni Deputi Informasi, Hukum, dan Kerja Sama Bakamla juga merangkap Plt Sekretaris Utama Bakamla, Eko Susilo Hadi. "Saya diberi tahu (Pak Arie), kemudian 7,5% itu akan diberikan terlebih dahulu 2%, kemudian saya diperintah untuk menerima yang 2% dulu," ujar Eko saat bersaksi untuk terdakwa Fahmi Darmawansyah di Pengadilan Tipikor, Bungur Raya, Jakarta, hari ini.

KPK pernah berjanji akan membuktikan adanya keterlibatan Arie Soedewo dalam kasus suap pengadaan monitoring satelit. Sebab, dalam surat dakwaan Jaksa KPK kepada Dirut PT Merial Esa, Fahmi Darmawansyah serta dua pegawainya, M Adami Okta dan Hardy Stefanus, disebutkan bahwa Arie turut membahas dan meminta fee sebesar 7,5 persen dari nilai proyek satelit monitor sebesar Rp 222,4 miliar.

Dalam sidang kali ini, setelah menerima uang tersebut, Eko, lalu tidak mengantarkan ke Arie Sadewo, namun diperintah lagi untuk memberikannya ke Direktur Data dan Informasi Deputi Bidang Informasi, Hukum dan Kerja Sama Bakamla, Bambang Udoyo dan Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Bakamla, Nofel Hasan.

"Kemudian saya diperintahkan untuk memberikannya (uang 2%) ke teman saya, pak Bambang Udoyo Rp 1 miliar dan Novel Rp 1 miliar," katanya.

Menurut Eko, Pemberian ke Bambang dan Novel sudah dengan sepengetahuan yang bersangkutan karena sudah diberitahu oleh Arie

"Ya, ketika saya sampaikan kepada beliau (Bambang), beliau mengaku sudah dikasih tahu, pak Novel juga mengatakan sudah dikasih tahu (Informasi dari Arie Sudewo)," lanjutnya.

Sebagai informasi, dalam perkara ini, KPK telah mendakwa Fahmi Darmawansyah bersama dua anak buahnya, yakni Muhammad Adami Okta dan Hardy Stefanus menyuap empat pejabat Bakamla secara bertahap.

"Memberi atau menjanjikan sesuatu, yaitu beberapa kali memberi uang secara bertahap, seluruhnya sebesar SGD 309,500, US$ 88,500, € 10.000, dan Rp 120 juta," kata Kiki Ahmad Yani, Jaksa Penuntut Umum KPK.

Keempat pejabat Bakamla yang menerima suap adalah Eko Susilo Hadi selaku Deputi Informasi, Hukum, dan Kerja Sama Bakamla juga merangkap Plt Sekretaris Utama Bakamla sejumlah SGD 100,000 dan US$ 88,500, dan € 10.000.

Kemudian, Bambang Udoyo selaku Direktur Data dan Informasi Deputi Bidang Informasi, Hukum dan Kerja Sama Bakamla sebesar SGD 105,000. Nofel Hasan selaku Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Bakamla SGD 104,500 dan Tri Nanda Wicaksono selaku Kasubag TU Sestama Bakamla sebesar Rp 120 juta.

KATA KUNCI : , , , ,
Terbaru
21 Juni 2017 | 22:32
Miryam disidangkan usai Lebaran
19 Juni 2017 | 19:27
KPK pertanyakan surat Pansus DPR
18 Juni 2017 | 10:36
KPK memanipulasi dukungan publik
16 Juni 2017 | 20:30
Masinton: KPK bohong
16 Juni 2017 | 16:13
Ratu Atut dituntut 8 tahun bui