Hukum

Warga dan PNS Kementan keluhkan sidang Ahok

1.9K
DILIHAT
/
0
SHARE
/
10:37
21 MAR 2017
Dok: Sidang lanjutan penistaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Gedung Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan. Foto: Antara
Reporter
Febrianto
Sumber
Rimanews

Rimanews - Ketua majelis hakim sidang kasus penistaan agama, Dwiarso Budi Santiarto menargetkan proses persidangan sampai putusan terhadap terdakwa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dapat selesai di bulan April, dengan pertimbangan kenyamanan masyarakat sekitar.

"Karena saya mendengar sudah banyak keluhan, baik dari masyarakat yang menggunakan jalan, dan pegawai (Kementerian Pertanian). Jangan sampai kita dianggap tidak toleran terhadap mereka," ujar Dwiarso di auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, hari ini.

Persidangan Ahok mulai digelar di auditorium Kementerian Pertanian pada 3 Januari lalu setelah sebelumnya dilangsungkan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara di Jalan Gajah Mada, Jakarta Pusat atas pertimbangan ketertiban dan keamanan.

Keputusan pemindahan lokasi sidang Ahok tersebut diputuskan mengingat selalu membludaknya jumlah massa aksi pro dan kontra terhadap Ahok yang terbelit kasus penistaan agama. Kondisi itu juga yang memaksa kepolisian melakukan penutupan di sepanjang Jalan RM. Harsono atau tepat di depan Kementerian Pertanian, hingga akhirnya mengganggu aktivitas warga seperti kata Dwiarso.

Terlebih, kata dia, bukan tidak mungkin PNS Kementerian Pertanian merasa teranggu dengan banyaknya jumlah pengunjung sidang di auditorium yang masih dalam satu lingkungan kerja. Karena itu, dia menekankan agar tim pengacara mengefektifkan kehadiran saksi yang masih berjumlah sebanyak 18 orang.

"Kita juga harus mempertimbangkan bahwa kita ini minjem gedung orang, jangan sampai mereka terganggu terlalu lama," tandas hakim ketua.

Terbaru
23 Maret 2017 | 04:11
Ngaku polisi, pria diciduk polisi
21 Maret 2017 | 18:57
Saksi ahli Ahok kritik fatwa MUI
21 Maret 2017 | 17:17
Syahrini wajib pajak terperiksa
21 Maret 2017 | 14:36
Saksi Ahok bantah mewakili PBNU