Hukum

KPK tetapkan Andi Narogong sebagai tersangka e-KTP

2.7K
DILIHAT
/
0
SHARE
/
20:09
23 MAR 2017
Dok. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata
Reporter
Ahmad Alfi Dimyati
Sumber
Rimanews

Rimanews - KPK menetapkan pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan pekerjaan KTP elektronik.

"KPK menemukan bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan seorang lagi sebagai tersangka yaitu AA, ini dari kalangan swasta," kata kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di gedung KPK Jakarta, seperti dikutip dari Antara hari ini.

Dengan penetapan Andi Narogong sebagai tersangka, KPK telah menetapkan tiga orang dalam perkara korupsi yang merugikan negara Rp2,3 triliun. Sebelumnya, KPK telah menetapkan mantan Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri Irman dan mantan Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri Sugiharto yang sedang menjalani persidangan.

Andi Agustinus selama ini dikenal dengan nama Andi Narogong, karena memiliki sejumlah perusahaan berada di daerah Narogong, Jawa Barat. Pengusaha kelahiran Bogor, 24 September 1973 itu, menurut surat dakwaan yang dibacakan dalam persidangan Irman dan Sugiharto adalah sosok yang punya peran sangat penting dalam aliran dana penyuapan proyek e-KTP. Andi merupakan orang yang menyerahkan dokumen skema korupsi proyek e-KTP. Dia juga yang mengarahkan agar proyek e-KTP dimenangkan oleh Konsorsium PNR yang terdiri dari PNRI, PT LEN Industri, PT Quadra Solution, Sucofindo, Sandipala Arthaputra. Sedangkan perusahaan Andi, Murakabi Sejahtera sengaja dikalahkan dalam tender itu. 

Alexander mengatakan, Andi diduga melakukan perbuatan secara melawan hukum, perbuatan memperkaya diri sendiri atau korporasi atau orang lain yang dapat merugikan keuangan negara dalam pengadaan paket pengadaan e-KTP pada 2011-2012 Kemendagri.

Andi disangkakan pasal 2 ayat (1) atas pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP dengan ancaman pidana penjara maksimal 20 tahun denda paling banyak Rp1 miliar.

KPK menduga Andi Narogong memiliki peran aktif atas penangaran dan pengadaan barang dan jasa dalam proyek pengadaan KTP-E. 
"Dalam proses penganggaran, yang bersangkutan melakukan sejumlah pertemuan dengan para terdakwa dan anggota DPR RI dan pejabat Kemendagri terkait proses penganggaran e-KTP. Dia juga diduga terkait aliran dana kepada sejumlah anggota Banggar dan anggota Komisi II DPR dan pejabat Kemendagri," kata Alexander.

Selama proses pengadaan, Andi diduga berhubungan dengan para terdakwa dan pejabat di Kemendagri. "Yang bersangkutan mengkoordinir tim Fatmawati yang diduga dibentuk untuk pemenangan tender kemudian terkait aliran dana kepada sejumlah panita pengadaan," ungkap Alexander.

KPK juga telah menggeledah tiga lokasi di Cibubur, sebelum menetapkan Andi sebagai tersangka.

Terbaru
21 Juni 2017 | 22:32
Miryam disidangkan usai Lebaran
19 Juni 2017 | 19:27
KPK pertanyakan surat Pansus DPR
18 Juni 2017 | 10:36
KPK memanipulasi dukungan publik
16 Juni 2017 | 20:30
Masinton: KPK bohong
16 Juni 2017 | 16:13
Ratu Atut dituntut 8 tahun bui
Hukum