Hukum

Setya Novanto tak akui terima uang haram skandal e-KTP

2K
DILIHAT
/
0
SHARE
/
13:15
06 APR 2017
Reporter
Ahmad Alfi Dimyati
Sumber
Rimanews

Rimanews - Ketua DPR RI, Setya Novanto membantah dirinya pernah menerima aliran uang untuk menggegolkan program dan anggaran untuk proyek e-KTP.

"Tidak pernah, Yang Mulia," katanya saat bersaksi untuk terdakwa Irman dan Sugiharto dalam sidang perkara korupsi e-KTP di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, hari ini.

Mendengar jawaban Setnov, ketua Majelis Hakim, John Halasan Butarbutar menanyakan bagaimana jika ada pihak lain yang menyebutkan bahwa menerima uang. Selain itu, John mengingatkan bahwa saksi sudah mengucapkan sumpah untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya

"Tidak benar Yang Mulia (informasi dapat duit). [...] yakin (saya tidak terima), [...] sesuai sumpah saya," jawabnya.

Setnov juga mengaku tidak mengetahui program e-KTP secara detail, karena waktu itu dirinya hanya mendapatkan laporan dari Ketua Komisi II DPR RI, Chairuman Harahap, dalam rapat pleno. 

"Saya tidak begitu ingat, tetapi itu dilaporkan dalam rapat pleno setiap bulan sekali, dilaporkan oleh pak Chairuman yang kebetulan juga dari partai Golkar. yang saya ketahui dalam pleno, dilaporkan sepintas, hanya masalah yang berkaitan program e-KTP," ujarnya.

Menurutnya Program e-KTP merupakan program nasional dan harus dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Sebelumnya, Ketua Fraksi Partai Golkar (2009-2014) Setya Novanto disebut menerima jatah suap terbesar dengan nilai 11 persen dari total anggaran untuk proyek pengadaan e-KTP Rp 5,9 triliun. 

Jatah 11 persen tersebut diberikan kepada Setya Novanto dari total nilai proyek sebesar Rp 5,9 triliun berdasarkan representasi dari suara Partai Golkar.

“Setya Novanto, Anas Urbaningrum dan Muhammad Nazaruddin merupakan anggota DPR dianggap sebagai representasi Partai Demokrat dan Partai Golkar yang dapat mendorong Komisi II DPR RI menyetujui  anggaran proyek KTP berbasis NIK,” demikian bunyi surat dakwaan kasus e-KTP, terhadap mantan dirjen Dukcapil Kemendagri, Irman yang beredar di kalangan wartawan, 08 Maret 2017.

Berikut rincian penggunaan dana e-KTP Rp 6 triliun dalam BAP tersebut:
1. Sebesar 51% atau Rp 2,662 triiun  dipergunakan untuk belanja modal atau belanja riil pembiayaan proyek.

2. Sebesar 49% atau Rp 2,558 miliar rupiah dibagi-bagikan kepada :

a. Beberapa pejabat Kementerian Dalam Negeri termasuk para terdakwa (Irman) sebesar 7% atau Rp 365,4 miliar.

b. Anggota Komisi II DPR-RI sebesar 5% atau Rp 261 miliar.

c. Setya Novanto dan Andi Agustinus alias Andi Narogong sebesar 11% atau Rp 574,2 miliar.

d. Anas Urbaningrum dan Muhammad Nazaruddin sebesar 11% atau Rp 574,2 miliar.

Sponsored
The Money Fight

Terbaru
20 Juli 2017 | 07:56
Peradi dukung Perppu Ormas
19 Juli 2017 | 14:56
Upaya Yusril selamatkan HTI
19 Juli 2017 | 11:56
Alasan pemerintah bubarkan HTI
19 Juli 2017 | 10:59
Kemenkumham resmi bubarkan HTI
18 Juli 2017 | 14:37
Sidang eksepsi Miryam ditunda
14 Juli 2017 | 13:27
KPK periksa Sandiaga Uno
13 Juli 2017 | 23:08
Nasdem dukung Perppu Ormas