Hukum

Pengacara suap Bakamla tantang KPK hadirkan bukti

2.1K
DILIHAT
/
0
SHARE
/
19:47
10 APR 2017
Reporter
Ahmad Alfi Dimyati
Sumber
Rimanews

Rimanews - Penasehat hukum Hardy Stefanus, Saut Raja Gukguk meminta KPK menunjukan bukti keterlibatan sejumlah pihak terkait adanya aliran dana suap pengadaaan alat monitoring ke pejabat Badan Keamanan Laut (Bakamla).

Menurutnya tanpa ada bukti yang jelas, apalagi hanya atas dasar pengakuan, sangat berlawanan dengan hukum.

"Jangan dong seolah-olah orang ini (Herdy) menerima uang, asas praduga tak bersalah itu kan harus ada. Jangan sampai hanya menduga-duga. (KPK) Cari dong buktinya," ujarnya di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat hari ini.

Saut menambahkan, seharus KPK bertindak profesional dalam setiap pengusutan tindak pidana korupsi. Menurutnya, untuk kasus Suap Bakamla, KPK harus bisa menunjukan bukti kuat agar perkara tak hanya membuat gaduh atas disebutnya sejumlah nama yang turut kecipratan uang.

"Jangan sampai kasus ini seksi karena menduga-duga. Kan (seharusnya) ada barang bukti yang kita bicara. Kalau memang ada uang Rp 54 miliar (uang suap), tunjukan dong. Selama sidang saya belum pernah lihat itu bukti (uang Rp 54 Miliar), selama ini hanya menduga-menduga. Sekarang saya tantang KPK hadirkan uang itu (Rp 54 miliar) di sidang kalau memang ada," tegasnya.

Pada kesaksian persidangan Bakamla pada hari ini, pegawai PT Melati Technofo Indonesia (MTI), Danang Sriradyo Hutomo mengatakan adanya aliran dana ke pejabat Badan Keamanan Laut (Bakamla) Salah satunya ke Laksamana Pertama Bambang Udoyo.

Dalam kesaksiannya, Danang mengatakan adanya aliran uang kepada Bambang Udoyo. Sebab, Danang pernah ikut saat uang diantarkan ke Bambang Udoyo.

"Pernah (diajak membawa uang ke Bakamla). Namanya Bambang dia sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen). (Uang) dianter seminggu sebelum OTT, dianter ke Bakamla ke ruang Bambang Udoyo. Sekitar Rp 1 Miliar. Saya cuma diajak, saya yang anterin karena sudah kenal Bambang," ujarnya

Dalam dakwaan, selain Bambang, Novel Hasan selaku Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Bakamla juga disebut menerima uang Rp 1 miliar rupiah dari suami Inneke Koesherawati tersebut. 

Namun, Danang mengklaim tak mengetahuinya. "Saya tidak tahu," tambahnya.

KATA KUNCI : , , ,
Terbaru
27 April 2017 | 18:20
Masinton terganggu sikap KPK
27 April 2017 | 14:29
Miryam jadi buronan KPK
25 April 2017 | 16:14
Ahok tebar canda tawa usai sidang
25 April 2017 | 14:28
Vonis Ahok dibacakan 9 Mei
25 April 2017 | 10:00
Ada 'Finding Nemo' di pledoi Ahok
22 April 2017 | 08:20
KPK masih usut korupsi BLBI
21 April 2017 | 12:52
KPK kembali periksa Andi Narogong
Hukum