Hukum

Terbukti korupsi, Amran dihukum 6 tahun

2.9K
DILIHAT
/
0
SHARE
/
19:59
12 APR 2017
Amran HI Mustary
Reporter
Ahmad Alfi Dimyati
Sumber
Rimanews

Rimanews - Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menjatuhkan hukuman 6 tahun penjara kepada mantan kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) IX Maluku dan Maluku Utara, Amran HI Mustary karena secara meyakinkan telah melakukan tindak pidana korupsi pada proyek jalan kementerian PUPR di Maluku dan Maluku Utara.

Selain itu Majelis Hakim juga menjatuhkan denda sebesar Rp 800 juta dan subsidair pidana kurungan selama 4 bulan.

"Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa dengan pidana selama 6 tahun dan denda sebesar Rp800 juta subsidair pidana kurungan selama 4 bulan," kata ketua majelis hakim, Faisal Hendri, di ruang sidang Wirjono Prodjodikoro 2, Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Jalan Bungur Raya, Jakarta, hari ini.

Amran terbukti secara sah dan meyakinkan menerima suap dari pengusaha rekanan BPJN IX, seperti Dirut PT Windhu Tunggal Utama Abdul Khoir sejumlah Rp 7,275 miliar dan SGD 1,143,846. Kemudian dari Komisaris PT Cahaya Mas Perkasa So Kok Seng alias Aseng Rp 4,980 miliar serta Direktur PT Sharleen Raya-JECO Group, Hong Artha John Alfred sebesar Rp500 juta.

Uang suap yang diterima Amran untuk mengupayakan program aspirasi anggota Komisi V dikerjakan oleh perusahaan atau disebut sebagai rekanan.

"‎Perbuatan pidana terdakwa melakukan dengan perbuatan beberapa perbuatan pidana. Maka majelis hakim berpandangan beberapa kejahatan telah dilakukan dengan tidak berdiri sendiri," tambahnya.

Adapun hal yang meringankan terdakwa majelis hakim adalah Amran saat bersidang berkelakuan sopan dan sampai saat ini belum pernah di hukum.

Sementara itu, hal yang memberatkan menurut majelis hakim adalah perbuatan Amran tidak mendukung pemerintah dalam pemberantasan korupsi. 

"Terakwa juga tidak berterus terang mengakui perbuatannya," jelasnya.

Menanggapi putusan yang lebih ringan dari tuntutan tersebut, Amran mengatakan berkonsultasi ke penasehat hukumnya terlebih dahulu. 

"Terima kasih yang mulia setelah berkonsultasi dengan penasehat hukum, keputusan saya disampaikan penasehat hukum," katanya.

Sementara itu, penasehat hukum Amran, Hendra Karianga menegaskan menerima putusan tersebut.

"Terima kasih yang mulia, setelah berkonsultasi, kami penasihat hukum dan terdakwa memutuskan menerima putusan ini," katanya

Sementara itu, jaksa penuntut umum KPK mengaku akan berpikir-pikir terlebih dahulu sebelum memutuskan apakah akan menerima atau menolaknya.

KATA KUNCI : , , , ,
Terbaru
25 April 2017 | 16:14
Ahok tebar canda tawa usai sidang
25 April 2017 | 14:28
Vonis Ahok dibacakan 9 Mei
25 April 2017 | 10:00
Ada 'Finding Nemo' di pledoi Ahok
22 April 2017 | 08:20
KPK masih usut korupsi BLBI
21 April 2017 | 12:52
KPK kembali periksa Andi Narogong
21 April 2017 | 11:48
KPK periksa Farhat Abbas
21 April 2017 | 08:43
KPK tak akan buka BAP Miryam