Hukum

Hakim ganjar Rajamohanan tiga tahun bui

3.1K
DILIHAT
/
0
SHARE
/
13:48
17 APR 2017
Ramapanicker Rajamohanan Nair
Reporter
Ahmad Alfi Dimyati
Sumber
Rimanews

Rimanews - Country Director PT E.K Prima Ekspor Indonesia, Ramapanicker Rajamohanan Nair divonis selama tiga tahun penjara karena terbukti bersalah telah melakukan penyuapan terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pada Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan, Handang Soekarno dengan memberikan uang sebesar US$ 148.500 atau senilai Rp 1,9 miliar.

Selain itu, majelis hakim juga menjatuhkan denda Rp 200 Juta subsidair 5 bulan penjara.

"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Ramapanicker Rajamohanan Nair dengan pidana selama tiga tahun penjara denda Rp 200 juta apabila denda tidak dibayar maka digantikan dengan pidana kurungan selama lima bulan," kata Hakim Jhon Halasan Butar-butar saat membacakan amar putusan, hari ini.

Dalam pertimbangannya, majelis hakim menilai uang suap yang digelontorkan kepada Handang itu bertujuan supaya pejabat di Ditjen Pajak mau membantu mempercepat penyelesaian permasalahan pajak yang dihadapi PT EKP.

Sejumlah persoalan itu yakni, pengembalian kelebihan pembayaran pajak (restitusi), surat tagihan pajak dan pertambahan nilai (STP PPN), masalah penolakan pengampunan pajak (tax amnesty), pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak (PKP) dan pemeriksaan bukti permulaan pada Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing (KPP PMA) Kalibata dan Kantor Kanwil Ditjen Pajak Jakarta Khusus.

Dalam pertimbangan yang memberatkan, majelis hakim menilai perbuatan Rajamohanan tidak mendukung pemerintah dan masyarakat dalam memberantas korupsi serta perbuatan tersebut telah menciderai tatanan birokrasi yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, khususnya dalam sektor perpajakan.

"Sementara hal yang meringkan yakni, terdakwa mengakui kesalahannya, bersikap sopan dan belum pernah dihukum," ujar Hakim Halasan.

Sebagai informasi, majelis hakim menilai Rajamohanan telah melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Terbaru
21 Juni 2017 | 22:32
Miryam disidangkan usai Lebaran
19 Juni 2017 | 19:27
KPK pertanyakan surat Pansus DPR
18 Juni 2017 | 10:36
KPK memanipulasi dukungan publik
16 Juni 2017 | 20:30
Masinton: KPK bohong
16 Juni 2017 | 16:13
Ratu Atut dituntut 8 tahun bui
Hukum