Hukum

Husni Fahmi akui pernah bahas teknis e-KTP di ruko Fatmawati

6.7K
DILIHAT
/
0
SHARE
/
08:30
18 APR 2017
Ketua Tim Teknis proyek KTP Elektronik Husni Fahmi memberikan keterangan saksi saat bersaksi di sidang lanjutan kasus korupsi KTP Elektronik di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (17/4). Foto: Antara
Reporter
Ahmad Alfi Dimyati
Sumber
Rimanews

Rimanews - Kuasa hukum dua terdakwa dugaan korupsi proyek pengadaan e-KTP, Soesilo Aribowo mencecar saksi, Husni Fahmi terkait adanya pertemuan antara anggota tim teknis e-KTP dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknolgi (BPPT) dengan tim Fatmawati yang dikomandoi tersangka Andi Agustinus alias Andi Narogong.

"Apakah benar bahwa ada undangan PNRI tapi yang menjadi tuan rumah adalah tim Fatmawati yang belakangan diketahui itu milik Andi Narogong," tanya Soesilo dalam persidangan suap e-KTP terhadap Saksi Husni Fahmi di Pengadilan Tipikor, Kemayoran, Jakarta Pusat.

Mendengar pertanyaan tersebut, Fahmi pun mengakui bila memang ada pertemuan yang dilakukan anak buahnya di ruko Fatmawati tersebut, menurutnya dirinyalah yang menyuruh anak buahnya untuk melakukan pertemuan tersebut dalam kapasitasnya sebagai Kepala program BPPT saat itu.

"Dalam kapasitas sebagai kepala program BPPT dan karena sudah ada izin dari atasan," jawabnya.

Mendengar jawaban tersebut, Soesilo kembali bertanya, apakah seorang PNS bisa dan dibolehkan dalam aturan untuk melakukan pertemuan diruko salah satu pengusaha yang menjadi calon pengikut tender lelang.

Mendapat pertanyaan demikian, Fahmi berdalih tidak mengetahuinya. "Saya tidak tahu (aturan yang melarang)," jawabnya singkat. 

Mendengar jawaban tersebut soesilo kembali menanyakan saksi, apakah setelah melakukan pertemuan di ruko Fatmawati, anggota tim teknis yanh diutus tersebut melaporkan hasil pertemuannya  kepada ketua tim teknis. 

"Iya disampaikan bahwa adanya pengalaman tentang uji petik 2009. Kemudian juga tentang chip. Mereka datang melaporkan kepada saya secara lisan," jawabnya

KATA KUNCI : , ,
Terbaru
21 Juni 2017 | 22:32
Miryam disidangkan usai Lebaran
19 Juni 2017 | 19:27
KPK pertanyakan surat Pansus DPR
18 Juni 2017 | 10:36
KPK memanipulasi dukungan publik
16 Juni 2017 | 20:30
Masinton: KPK bohong
16 Juni 2017 | 16:13
Ratu Atut dituntut 8 tahun bui
Hukum