Hukum

Inisial SN dan RA yang menekan Miryam dalam skandal e-KTP

8.5K
DILIHAT
/
0
SHARE
/
15:22
18 APR 2017
Reporter
Ahmad Alfi Dimyati
Sumber
Rimanews

Rimanews – Skandal e-KTP selain merugikan negara Rp2,3 triliun juga menyeret sejumlah orang penting di parlemen, salah satunya adalah Miryam S. Haryani.  Politisi Hanura ini harus menghadapi kasus dua kali karena mencabut BAP yang sudah dibuat dengan alasan dalam ancaman penyidik KPK.

Ketika lembaga antirasuah itu mengusut kasus pencabutan BAP tersebut, muncul dugaan bahwa yang sejatinya menekan Miryam adalah koleganya di DPR. Hal ini diungkap oleh pengacara Elza Syarief, Farhat Abbas.

Elza Syarief, seorang pengacara, terlibat dalam kasus ini karena sebelum mencabut BAP, Miryam terlebih dulu melakukan rapat di kantor pengacara tersebut.

Menurut keterangan Farhat, politisi bernisial SN dan RA memerintahkan seseorang untuk menekan Miryam terkait keterangan dalam perkara dugaan korupsi e-KTP. Orang yang diperintah ini, menurut keterangan Elza Syarief usai diperiksa KPK kemarin, adalah Anton Taufik, pengacara yang berkunjung ke kantornya bersamaan dengan kedatangan Miryam Haryani.

"Saya baru mengetahui Anton Taufik anak buah RA," ujar Elza.

Sebelumnya, dalam persidangan di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (30/3/2017), Miryam mengaku sempat bertemu Rudi Alfonso, selain Elza Syarief, sebelum menjalani pemeriksaan perdana oleh penyidik KPK terkait dugaan suap kasus e-KTP. Rudi adalah pengacara sekaligus politisi Partai Golkar.

Dalam kasus korupsi ini, Miryam, menurut keterangan terdakwa Sugiharto merima uang sebanyak empat kali dengan total US$1,2 juta.

"Tapi untuk lebih lengkap, kita enggak berani menyebutkan nama," kata Farhat, kemarin, saat didesak nama yang disebutkan inisialnya tersebut.

Sementara itu, untuk pengembangan kasus ini, KPK mencekal Ketum Golkar Setya Novanto selama 6 bulan ke depan. Akan tetapi, Farhat juga bungkam ketika ditanya siapakah inisial SN yang dimaksud.

“Rahasia umum,” jawabnya singkat saat dimintai keterangan Rimanews, hari ini. 

Terbaru
21 Juni 2017 | 22:32
Miryam disidangkan usai Lebaran
19 Juni 2017 | 19:27
KPK pertanyakan surat Pansus DPR
18 Juni 2017 | 10:36
KPK memanipulasi dukungan publik
16 Juni 2017 | 20:30
Masinton: KPK bohong
16 Juni 2017 | 16:13
Ratu Atut dituntut 8 tahun bui
Hukum