Hukum

Masinton Pasaribu sindir pimpinan KPK

6.4K
DILIHAT
/
0
SHARE
/
08:00
19 APR 2017
Anggota Komisi III DPR RI, Masinton Pasaribu
Reporter
Zul Sikumbang
Sumber
Rimanews

Rimanews - Anggota Komisi III DPR RI, Masinton Pasaribu menyindir pimpinan KPK karena tidak mampu mengendalikan bawahannya yang melakukan pembangkangan. Sindiran Masinton itu disampaikannya dalam rapat dengar pendapat antara Komisi III DPR RI dengan KPK semalam.

Menurut Masinton, pimpinan KPK diberikan kewenangan penuh oleh UU KPK dan di dalam UU KPK tidak dikenal dengan egaliter dalam penegakan hukum. Atas sikap KPK itu, ia menyarankan agar pimpinan KPK mengundurkan diri.

Pembangkangan yang dilakukan penyidik KPK kepada pimpinan KPK adalah saat adanya usulan Direktur Penyidikan KPK, Kombes Pol Aris Budiman bahwa pimpinan Satgas Penyidikan dipimpin oleh seorang dari Polri. Namun usulan itu ditentang oleh penyidik-penyidik senior dan dalam suratnya penyidik senior KPK itu menuliskan kata-kata yang tidak pada tempatnya.

“Jika bapak ibu tidak bisa melaksanakan kewenangan yang diberikan oleh UU, silahkan mundur hari ini, gak perlu kita pimpinan yang begini, tidak memahami UU, diberikan kewenangan kuat dalam UU, kenapa terjadi in sub ordinasi, ada peringatan dibantah bawahan, bahkan dicabut. UU ini memberikan kewenangan yang cukup besar dan tidak digunakan dalam kerangka menata KPK. Siapa yang sesungguhnya melemahkan KPK,” kata Masinton.

Ia menegaskan, dalam melaksanakan tugas sebagai penegak hukum, tidak ada istilah egaliter. Egaliter, kata politisi PDI Perjuangan itu, hanya dikenal dalam pergaulan sehari-hari, tidak dalam rangka menjalankan tugas.

“Kemarin saya dengar bahwa di KPK itu sifatnya egaliter. Semalam saya mencari-cari kalimat tersebut dalam UU KPK, tidak ada satupun kalimat tersebut saya temui dalam UU KPK. Egaliter itu dalam pergaulan. Yang ada dalam UU KPK adalah kolektif kolegial, itupun untuk pimpinan KPK. Dalam etika pergaulan, ya egaliter itu sederajat, saya sama staf, egaliter. Tapi dalam tugas, tidak dikenal egaliter, hanya hirarkis struktural dan penanggung jawab tertinggi adalah pimpinan KPK, yang dipilih oleh DPR.,” kata Masinton.

Terkait pembangkangan yang dilakukan penyidik KPK kepada pimpinan KPK, Masinton menegaskan, tidak sepantasnya penyidik KPK melakukan hal tersebut.

“Pegawai KPK itu adalah pelaksana tugas dari pimpinan KPK, tidak dikenal egalitarian. Bawahan bantah atasan, ya sub ordinasi, pembangkangan, ketidakpatuhan dan kenapa ini dibiarkan terjadi di KPK, Kenapa kalian biarkan ini, sama kalian tidak laksanakan perintah UU,” pungkas Masinton.

Terbaru
25 April 2017 | 16:14
Ahok tebar canda tawa usai sidang
25 April 2017 | 14:28
Vonis Ahok dibacakan 9 Mei
25 April 2017 | 10:00
Ada 'Finding Nemo' di pledoi Ahok
22 April 2017 | 08:20
KPK masih usut korupsi BLBI
21 April 2017 | 12:52
KPK kembali periksa Andi Narogong
21 April 2017 | 11:48
KPK periksa Farhat Abbas
21 April 2017 | 08:43
KPK tak akan buka BAP Miryam