Hukum

Jaksa akan hadirkan 12 saksi dalam sidang lanjutan skandal e-KTP

6.8K
DILIHAT
/
0
SHARE
/
09:15
20 APR 2017
Reporter
Ahmad Alfi Dimyati
Sumber
Rimanews

Rimanews - Sidang lanjutan korupsi mega proyek e-KTP dengan terdakwa Irman dan Sugiharto direncanakan akan menghadirkan 12 orang saksi yang berkaitan dengan proses pengadaan dan anggota konsorsium proyek e-KTP.

“Ada 12 saksi yang akan dihadirkan jaksa dalam persidangan,” ujar Kepala Humas Pengadilan Tipikor Jakarta Johanes Priyana saat dikonfirmasi hari ini.

12 saksi tersebut yaitu:

1. Ketua Panitia Pengadaan Proyek e-KTP, Drajat Wisnu Setyawan

2. Direktur Produksi Perum PNRI), Yunarto

3. Ketua Manajemen Bersama Perum PNRI, Andreas Ginting

4. Anggota konsorsium PT Telkom, Noerman Taufik

5. Manager di PT Astra Graphia (tim Fatmawati), Mayus Bangun

6. Direktur PT Murakabi Sejahtera (tim Fatmawati), Irvanto Hendra Pambudi Cahyo

7. Direktur PT Java Trade Utama (Tim Fatmawati), Johanes Richard Tanjaya

8. Direktur PT Softob Technology Indonesia (tim Fatmawati), Mudji Rahmat Kurniawan

9. Penyedia alat Automatic Fingerprint Identification System (AFIS) dari PT biomorf (tim Fatmawati), Johanes Marliem

10. Pegawai PT Java Trade Utama (tim Fatmawati), Jimmy Iskandar Tedjasusila alias Bobby.

11. Plant Manager PT Shandipala Arthaputra, E.P Yulianto

12. Pengusaha, Evi Andi Noor Halim.

Pada persidangan sebelumnya, JPU KPK berencana akan menghadirkan 10 orang saksi, empat di antaranya yakni pegawai di Kemendagri. Sedianya empat saksi itu turut dihadirkan dalam persidangan hari ini lantaran pada persidangan lalu belum diperiksa karena majelis hakim memiliki agenda sidang lain. 

Namun, jaksa Irene Putri mengatakan, akan mencocokkan kembali jadwal pemeriksaan pada empat saksi tersebut. 

“Nanti kami lihat lagi jadwalnya karena untuk Kamis ini sudah ada daftar yang dipanggil,” katanya.

KATA KUNCI : , ,
Terbaru
21 Juni 2017 | 22:32
Miryam disidangkan usai Lebaran
19 Juni 2017 | 19:27
KPK pertanyakan surat Pansus DPR
18 Juni 2017 | 10:36
KPK memanipulasi dukungan publik
16 Juni 2017 | 20:30
Masinton: KPK bohong
16 Juni 2017 | 16:13
Ratu Atut dituntut 8 tahun bui
Hukum