Hukum

Buku "Merubah Indonesia" ringankan Ahok

7.7K
DILIHAT
/
0
SHARE
/
14:40
20 APR 2017
Reporter
Oki
Sumber
Rimanews

Rimanews - Jaksa penuntut umum (JPU) sidang perkara penistaan agama menjadikan buku "Merubah Indonesia" yang ditulis Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok 2008 silam sebagai pertimbangan pemberian tuntutan satu tahun penjara dengan dua tahun masa percobaan.

"Kenapa? Karena sudah dijelaskan antara lain buku yang dibuat Pak Ahok diterima sebagai fakta hukum," ujar Ketua JPU Ali Mukartono saat dikonfirmasi usai menjalani persidangan di Auditorium Kementerian Pertanian, Ragunan, Jakarta Selatan, hari ini.

Buku itu diterbitkan oleh Center for Democracy and Transparency pada 2008. Isinya adalah pemikiran Ahok tentang mengubah Indonesia, dan kegundahannya tentang Al Maidah 51 yang dijadikan alat politik.

Berkali-kali buku tersebut dijadikan fakta persidangan oleh tim pengacara Ahok, dengan dalih pernyataan Ahok tentang Surat Al Maidah bukan untuk menghina kitab suci atau ulama, melainkan dengan tujuan memberikan sindiran kepada oknum politisi yang selalu menggunakan ayat suci untuk mengejar kekuasaan.

Ali mengakui bahwa fakta persidangan tersebut menjadi pertimbangan pihaknya menjatuhkan hukuman ringan buat Ahok. Sebab, dalam buku tersebut jelas disebutkan bahwa ada seseorang yang kerap menggunakan Surat Al Maidah untuk kepentingan politik.

"Jadi si elit politik istilah beliau, bukan Al Maidah. Kalau demikian, ini dalam kategori golongan umat Islam. Pengguna Al Maidah itu siapa? ya golongan umat Islam, maka tuntutan jaksa memberikan alternatif kedua, itu pertimbangannya," ungkap Ali.

Dalam pembacaan surat tuntutan pada sidang lanjutan hari ini, JPU hanya menjerat Ahok dengan pasal alternatif Pasal 156 KUHP.

KATA KUNCI : , , ,
Terbaru
25 April 2017 | 16:14
Ahok tebar canda tawa usai sidang
25 April 2017 | 14:28
Vonis Ahok dibacakan 9 Mei
25 April 2017 | 10:00
Ada 'Finding Nemo' di pledoi Ahok
22 April 2017 | 08:20
KPK masih usut korupsi BLBI
21 April 2017 | 12:52
KPK kembali periksa Andi Narogong
21 April 2017 | 11:48
KPK periksa Farhat Abbas
21 April 2017 | 08:43
KPK tak akan buka BAP Miryam