Hukum

Drajat akui buat aturan tak ada denda keterlambatan proyek e-KTP

7.1K
DILIHAT
/
0
SHARE
/
15:50
20 APR 2017
Reporter
Ahmad Alfi Dimyati
Sumber
Rimanews

Rimanews - Ketua panitia lelang pengadaan proyek e-KTP, Drajat Wisnu Setyawan mengaku pernah diminta terdakwa Sugiharto untuk membuat aturan tambahan dalam klausul perjanjian pelaksanaan proyek e-KTP.

Namun, ia mengaku tidak mengetahui apa penyebab dan pertimbangan dibuatnya adendum tersebut, karena dirinya hanya melaksanakan apa yang diminta atasannya.

"Sekadar membantu beliau (Sugiharto), materi penyebab, pertimbangan, saya tidak tahu, lupa pak apa isinya," Jawabnya saat jaksa bertanya apakah saksi pernah diminta membantu Sugiharto mengetik adendum baru no 9 di hadapan Majelis Hakim dalam sidang suap e-KTP di pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Jalan Bungur Raya, Jakarta Pusat, hari ini.

Menanggapi jawaban Drajat, Tim Jaksa pun mencoba mengingatkan saksi mengenai isi adendum nomor 9 tersebut. "Adendum ke 9, ada klausul tidak perlu jatuhkan denda ke PNRI jika telat menyelesaikan pekerjaan," ingatnya.

Saat Jaksa mencecarnya dengan memberikan pertanyaan terkait molornya pengerjaan tersebut, "apakah Terdakwa Sugiharto memberikan  sanksi ke konsorsium PNRI," tanyanya.

Saksi mengaku tidak mengetahui dijatuhkan sanksi atau tidak. "Saya enggak tahu," jawabnya singkat.

Sebagai informasi dalam perkara ini, dua mantan pejabat Dukcapil Kemendagri Irman dan Sugiharto telah didakwa melakukan korupsi dan merugikan negara hingga Rp 2,3 triliun. Komisi Pemberantasan Korupsi juga sudah menetapkan sau tersangka lainnya, yakni Andi Agustinus alias Andi Narogong.

Terbaru
21 Juni 2017 | 22:32
Miryam disidangkan usai Lebaran
19 Juni 2017 | 19:27
KPK pertanyakan surat Pansus DPR
18 Juni 2017 | 10:36
KPK memanipulasi dukungan publik
16 Juni 2017 | 20:30
Masinton: KPK bohong
16 Juni 2017 | 16:13
Ratu Atut dituntut 8 tahun bui
Hukum