Hukum

Percepat pemberkasan, KPK atase imigrasi KBRI‎ Malaysia

9.5K
DILIHAT
/
0
SHARE
/
15:20
21 APR 2017
Juru Bicara KPK, Febri Diansyah
Reporter
Ahmad Alfi Dimyati
Sumber
Rimanews

Rimanews - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berupaya menuntaskan berkas tersangka kasus penerbitan paspor Indonesia dengan metode reach out tahun 2016 dan visa dengan metode calling visa tahun 2013 hingga 2016 untuk WNI di Malaysia yakni Atase Imigrasi KBRI‎ Malaysia Dwi Widodo.

Oleh karena itu, KPK mejadwalkan pemeriksaan Dwi Widodo. Sebelumnya, penyidik juga telah memeriksa puluhan saksi. Adapun Saksi terakhir yang diperiksa yakni Idul Adheman, mantan pembantu Atase Imigrasi KBRI Malaysia dan mantan staf lokal KBRI Malaysia, Elly Yanuarin Dewi.

"DW diperiksa sebagai tersangka untuk kepentingan pemberkasannya," ujar Juru Bicara KPK, Febri Diansyah saat dikonfirmasi, hari ini.

Sebagai informasi, Dwi Widodo sudah dinonaktifkan dari jabatannya dan ditarik kembali ke tanah air serta sudah dicekal bepergian ke luar negeri untuk memudahkan penyidikan

Dwi diduga‎ menerima suap miliaran rupiah terkait penerbitan paspor Indonesia dengan metode reachout tahun 2016 dan visa dengan metode calling visa tahun 2013 hingga 2016 untuk WNI di Malaysia.

Berdasarkan perhitungan sementara, diduga Dwi menerima suap Rp1 miliar dari perusahaan yang bertugas sebagai agen pengurusan paspor WNI di Malaysia yang hilang atau rusak.

Selanjutnya, perusahaan tersebut memungut biaya yang melebihi tarif resmi.‎ Terlebih lagi perusahaan itu bukan dalam kapasitas sebagai mitra KBRI dalam persoalan paspor dan visa.

Atas perbuatannya, Dwi Widodo dijerat Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah UU Nomor 20 tahun 2001

KATA KUNCI : , , ,
Terbaru
21 Juni 2017 | 22:32
Miryam disidangkan usai Lebaran
19 Juni 2017 | 19:27
KPK pertanyakan surat Pansus DPR
18 Juni 2017 | 10:36
KPK memanipulasi dukungan publik
16 Juni 2017 | 20:30
Masinton: KPK bohong
16 Juni 2017 | 16:13
Ratu Atut dituntut 8 tahun bui
Hukum