Hukum

Djarot pasang badan supaya Ahok jadi tahanan kota

3.8K
DILIHAT
/
0
SHARE
/
17:49
09 MEI 2017
Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat
Editor
Dhuha Hardiansyah
Sumber
Antara

Rimanews - Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat memasang badan untuk Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dengan mengajukan diri sebagai jaminan supaya tervonis penistaan agama itu dapat ditangguhkan penahanannya, sehingga statusnya bisa menjadi tahanan kota.

"Saya sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta mengajukan jaminan agar penahanan Pak Ahok bisa ditangguhkan dalam bentuk penahanan kota. Selama ini, Pak Ahok selalu kooperatif dalam mengikuti segala proses pengadilan dan tidak menghilangkan barang bukti," kata Djarot di Balai Kota, Jakarta Pusat, hari ini.

Dia mengungkapkan apabila permintaan penahanan kota tersebut dikabulkan, maka dipastikan pelayanan di Kota Jakarta tidak akan terganggu dan roda pemerintahan akan tetap berjalan seperti biasanya.

"Kami memohon supaya penangguhan penahanan itu bisa diterima. Sehingga kami bisa fokus memberikan pelayanan yang terbaik bagi warga DKI Jakarta sampai Oktober 2017," ungkap Djarot. 

Sebelumnya, Selasa (09/05/2017) siang, Majelis Hakim Pengadilan Jakarta Utara yang dipimpin Dwiarso Budi Santiarto memvonis Ahok selama dua tahun penjara karena terbukti bersalah melakukan penodaan agama terkait surah Al Maidah ayat 51 di Pulau Pramuka, Kelurahan Pulau Panggang, Kepulauan Seribu, 27 September 2016.

"Terbukti bersalah meyakinkan telah melakukan penodaan agama, pidana penjara dua tahun," kata Majelis Hakim dalam pembacaan vonisnya.

Menanggapi putusan Majelis Hakim, Ahok pun menggunakan haknya untuk mengajukan upaya hukum banding. "Kami akan melakukan banding," ujar Ahok.

Sementara itu Jaksa Penuntut Umum mengaku akan pikir-pikir terlebih dahulu sebelum memutuskan akan menerima atau menolak putusannya.

Terbaru
27 Mei 2017 | 08:14
Dua ruangan di BPK disegel KPK
26 Mei 2017 | 20:43
KPK tangkap tangan pejabat BPK
22 Mei 2017 | 12:42
KPK periksa sekjen DPR
19 Mei 2017 | 16:49
Miryam kembali diperiksa KPK
Hukum