Hukum

Farhat Abbas: kenapa belum ada anggota DPR jadi tersangka e-KTP?

2.9K
DILIHAT
/
0
SHARE
/
14:18
10 MEI 2017
Dok. Pengacara Elza Syarief, Farhat Abbas (Foto: Antara)
Reporter
Ahmad Alfi Dimyati
Sumber
Rimanews

Rimanews - Pengacara Elza Syarief, Farhat‎ Abbas mempertanyakan keseriusan KPK dalam mengusut tuntas kasus korupsi e-KTP, sementara hingga saat ini belum ada satu pun anggota DPR yang diduga terlibat ditetapkan sebagai tersangka.

Farhat menuding KPK hanya mengulur-ulur waktu dengan memeriksa kliennya berkaitan dengan peran Andi Narogong dan Miryam S Haryani dalam kasus korupsi e-KTP. Kata dia, KPK semestinya berani lebih cepat dan tegas dalam membongkar Kasus ini.

"Hari ini ibu Elza diperiksa sebagai saksi tersangka Andi Narogong. Sebagai tim pengacara bu Elza kami meminta agar KPK lebih tegas. Sudah tiga kali ibu Elza diperiksa bolak-balik. Kenapa nama-nama yang sudah disebutkan, yang terlibat dalam e-KTP ini tidak segera saja ditetapkan sebagai tersangka," kata Farhat di depan Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta, hari ini.

Dalam berkas dakwaan mantan pejabat Kemendagri Irman dan Sugiharto, sejumlah nama anggota dan mantan anggota Komisi II DPR disebut menerima aliran dana dari proyek senilai hampir Rp 7 triliun itu. Namun, nama-nama itu kita tak lagi terdengar. KPK fokus pada pemeriksaan Miryam yang sudah ditetapkan sebagai tersangka pemberian keterangan palsu, dan Andi Narogong selaku pengusaha rekanan Kemendagri yang mengelola proyek e-KTP.

Farhat khawatir dengan KPK terus mengulur-ulur waktu dalam menetapkan tersangka sejumlah anggota DPR yang disebut menerima aliran dana e-KTP, mereka akan menghilangkan barang bukti dan mempengaruhi pihak-pihak tertentu, khususnya saksi.

Dia juga mengakui bahwa Miryam menerima aliran dana e-KTP, meski dia tidak merinci berapa nilai yang diterima politisi Hanura itu.

"Yani (Miryam) yang jelas-jelas hanya menikmati secuil, sedikit saja sudah ditangkap dan di-DPO. Kenapa anggota anggota dewan yang sudah disebutkan namanya tersebut sampai saat ini belum dinaikkan statusnya menjadi tersangka? Ada apa?" tanya dia.

"Jangan sampai proses ini hanya menjadi iklan pencitraan. Iklan yang seolah-olah serius memberantas e-KTP," ujarnya.

Terbaru
27 Mei 2017 | 08:14
Dua ruangan di BPK disegel KPK
26 Mei 2017 | 20:43
KPK tangkap tangan pejabat BPK
22 Mei 2017 | 12:42
KPK periksa sekjen DPR
19 Mei 2017 | 16:49
Miryam kembali diperiksa KPK
Hukum